JAKARTA, MAL — Presiden Prabowo Subianto menjanjikan penyaluran pembiayaan hingga Rp400 triliun pada tahun mendatang untuk petani, nelayan, masyarakat perdesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta warga berpenghasilan rendah di perkotaan.
Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis. Pemerintah menempatkan perluasan pembiayaan sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, program TPAKD yang telah terbentuk di seluruh provinsi dan kabupaten/kota mencatat penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) sebesar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Angka ini menjadi salah satu capaian utama yang dipaparkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam forum tersebut.
Namun, besarnya penyaluran kredit belum dengan sendirinya menggambarkan peningkatan kesejahteraan penerima manfaat. Dampak pembiayaan terhadap pendapatan, keberlangsungan usaha, kemampuan membayar cicilan, dan ketahanan ekonomi keluarga menjadi aspek penting untuk melihat hasil program secara lebih utuh.
“Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat, bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” kata Prabowo.
Presiden mengapresiasi OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pihak lain yang terlibat dalam pengembangan TPAKD. Ia menyebut program tersebut telah menjangkau sekitar dua juta penerima manfaat melalui penyaluran pembiayaan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan, selain K/PMR, program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas telah menyalurkan Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur.
OJK mencatat TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan total 552 tim. Program lainnya meliputi Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), yang mencapai 59,36 juta rekening atau setara 88,83 persen dari segmen pelajar Indonesia, serta Laku Pandai yang menjangkau 72.982 desa.
Capaian tersebut memperlihatkan perluasan jangkauan layanan keuangan formal. Meski demikian, akses terhadap rekening dan kredit tetap perlu dibedakan dari kemampuan masyarakat memanfaatkan layanan tersebut untuk memperbaiki kondisi ekonomi.
Pembiayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Dalam Rakornas TPAKD 2026, pemerintah juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perubahan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi DNKK menandai pergeseran orientasi kebijakan. Pemerintah tidak lagi hanya menitikberatkan pada inklusi keuangan, seperti kepemilikan rekening, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga.
DNKK diarahkan untuk memperkuat tiga aspek, yakni pemenuhan kebutuhan keuangan yang berkualitas, kemampuan menghadapi guncangan keuangan, serta rasa aman dalam mengelola keuangan.
Presiden memimpin DNKK, sementara Menko Perekonomian bertindak sebagai ketua harian. OJK, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri menjadi wakil ketua harian.
Sejalan dengan pembentukan DNKK, TPAKD diharapkan tidak sekadar memperluas penyaluran kredit, tetapi juga membantu masyarakat mengelola keuangan, mengembangkan usaha, dan menghadapi risiko ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama, OJK melaporkan penyaluran kredit sebesar Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur selama Agustus hingga Oktober 2026. Penyaluran tersebut dilakukan melalui kolaborasi sektor jasa keuangan dan TPAKD.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah akan melanjutkan pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah untuk mendorong kinerja dan inovasi pembangunan.
Rakornas yang diselenggarakan OJK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri itu mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga memberikan TPAKD Award 2026 kepada pemerintah daerah yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam memperluas akses keuangan.
Untuk tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Pada tingkat kabupaten, penerimanya adalah Deli Serdang, Bantul, Tabalong, Kepulauan Selayar, dan Lombok Timur.
Sementara itu, penghargaan tingkat kota diberikan kepada Metro, Surabaya, Pontianak, Palu, dan Ambon.
Kota Palu menjadi salah satu penerima TPAKD Award 2026 untuk kategori kota wilayah Sulawesi.***
