POSO – Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) mulai bergerak lebih progresif dalam menyiapkan parlemen daerah menghadapi era pembangunan berkelanjutan.
Salah satu langkah strategis yang digagas adalah pembentukan Akademi Parlemen Hijau Daerah, sebuah pusat pembelajaran bagi anggota DPRD untuk memperkuat kapasitas dalam isu lingkungan, perubahan iklim, dan ekonomi hijau. Gagasan tersebut lahir dalam pertemuan anggota KPHD dari berbagai daerah di Jakarta beberapa waktu lalu.
Forum itu menjadi ruang konsolidasi legislator untuk menyatukan visi dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kini semakin dipengaruhi agenda lingkungan global dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Di tengah meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam, parlemen daerah dinilai tidak lagi cukup hanya memahami fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Legislator juga dituntut memiliki pemahaman yang kuat mengenai perubahan iklim, konservasi, energi bersih, hingga peluang ekonomi baru yang lahir dari perlindungan lingkungan.
Akademi Parlemen Hijau Daerah diproyeksikan menjadi instrumen penting untuk mencetak legislator yang mampu menerjemahkan isu lingkungan ke dalam kebijakan yang konkret, terukur, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Poso, Sesi Kristina Dharmawati Mapeda, mengatakan salah satu isu strategis yang mendapat perhatian serius dalam forum KPHD adalah ekonomi karbon.
Menurutnya, instrumen tersebut kini menjadi bagian penting dari upaya global dalam menekan emisi gas rumah kaca sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru.
“Salah satu isu penting yang kami bahas adalah ekonomi karbon. Ini peluang besar bagi daerah yang memiliki potensi hutan dan kawasan konservasi untuk mendapatkan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan,” ujar Sesi Mapeda yang juga Ketua KPHD Poso, Senin (8/6).
Ia menilai Kabupaten Poso memiliki modal yang kuat untuk terlibat dalam skema ekonomi karbon. Kawasan hutan yang masih terjaga dan kekayaan ekosistem yang dimiliki dapat menjadi aset strategis apabila didukung regulasi yang tepat serta tata kelola yang berorientasi pada keberlanjutan.
Menurutnya, peluang ekonomi karbon tidak boleh hanya dipandang sebagai isu lingkungan semata. Lebih dari itu, skema tersebut dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga fungsi ekologis kawasan hutan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa banyak daerah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan pemahaman mengenai tata kelola karbon, mekanisme perdagangan karbon, hingga regulasi yang mengatur distribusi manfaat kepada masyarakat lokal.
“Karena itu, peningkatan kapasitas legislator melalui Akademi Parlemen Hijau menjadi kebutuhan mendesak,” imbuhnya.
Selain ekonomi karbon, Sesi Mapeda juga menaruh perhatian besar pada perlindungan hutan adat. Ia menegaskan keberhasilan pembangunan hijau tidak akan tercapai tanpa kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam mengelola kawasan hutan.
“Kami menilai keberhasilan ekonomi karbon sangat bergantung pada kemampuan daerah menjaga hutan dan memastikan hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan adalah kunci masa depan daerah,” tandasnya.
