PALU, MAL – Forum Muda Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tengah mengadakan dialog publik dengan tema “Menakar Peluang Kader PMII dalam Kontestasi Ketua Umum PBNU” di Kedai Aswaja, Kota Palu, pada Sabtu (25/7) malam.

Kegiatan ini membahas dinamika menjelang Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Acara tersebut menghadirkan tokoh Nahdlatul Ulama, akademisi, serta alumni PMII. Narasumber yang hadir meliputi Ketua PW LPPNU Sulawesi Tengah H.M. Amin Thahir, Ketua PW PERGUNU Sulawesi Tengah Nasarudin Kadir, akademisi Universitas Tadulako Dr. Nur Alamsyah, Ketua PCNU Kota Palu Dr. Rusdin Ahmad, dan akademisi UIN Datokarama Palu Mohammad Sadiq.

Sejumlah pengurus NU, kader PMII, dan tokoh masyarakat juga turut serta dalam forum ini.

Ketua PW PERGUNU Sulawesi Tengah, Nasarudin Kadir, menegaskan bahwa diskusi mengenai pemilihan Ketua Umum PBNU bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan berkaitan erat dengan arah masa depan bangsa. “Kita sedang berbicara tentang masa depan bangsa.

NU merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia sehingga arah kepemimpinannya memiliki pengaruh yang luas,” ujarnya.

Menurut Nasarudin, jumlah warga Nahdlatul Ulama yang sangat besar membuat setiap dinamika kepemimpinan PBNU memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, pendidikan, hingga kebangsaan.

Ia juga mengulas sejarah PMII yang lahir dari rahim NU dan bagaimana organisasi mahasiswa ini kembali menjadi badan otonom NU setelah melalui Deklarasi Munarjati.

Nasarudin menilai kontestasi Ketua Umum PBNU seharusnya tidak dipandang sebagai pertarungan antarkubu yang bersifat permanen. Dinamika politik di tubuh NU bersifat cair dan harus selalu diarahkan untuk kemaslahatan organisasi.

“Polarisasi memang ada, tetapi tidak permanen. Politik di NU sangat cair dan selalu terbuka ruang untuk membangun kesepahaman demi kemaslahatan organisasi,” katanya.

Sementara itu, akademisi Universitas Tadulako, Dr. Nur Alamsyah, menekankan pentingnya membedakan perspektif jamaah dan jam’iyah dalam melihat NU.

Menurutnya, kontestasi kepemimpinan tidak boleh dipahami semata sebagai perebutan jabatan, melainkan sebagai ikhtiar menghadirkan kepemimpinan yang mampu melayani umat. Ia juga berpandangan bahwa tokoh-tokoh NU dari luar Pulau Jawa memiliki peluang yang sama untuk memimpin PBNU jika memiliki kapasitas dan dukungan yang memadai.

Ketua PW LPPNU Sulawesi Tengah, H.M. Amin Thahir, mengingatkan akan pentingnya menjaga semangat historis Nahdlatul Ulama sebagai organisasi dengan kontribusi besar bagi bangsa.

Ia berharap Muktamar PBNU mendatang akan berlangsung lebih baik dibandingkan dinamika yang terjadi pada Muktamar 2021 di Lampung.

Menurut Amin Thahir, kepemimpinan NU harus senantiasa berlandaskan integritas moral dan kemaslahatan umat.

Dalam diskusi tersebut, terungkap informasi bahwa Ketua PWNU Sulawesi Tengah telah menginstruksikan jajaran kepengurusan di wilayahnya untuk memberikan dukungan kepada Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar dalam kontestasi Ketua Umum PBNU.

Instruksi ini dipandang sebagai bagian dari konsolidasi dukungan di tingkat wilayah menjelang muktamar.

Ketua PCNU Kota Palu, Dr. Rusdin Ahmad, menyatakan bahwa alumni kader PMII memerlukan basis struktural dan emosional yang kuat dalam menentukan sikap politik organisasi di tingkat nasional. Ia mengingatkan agar dinamika yang terjadi pada Muktamar PBNU di Lampung menjadi pelajaran berharga dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi ke depan.

Rusdin juga menegaskan bahwa jajaran PCNU di Sulawesi Tengah siap menyelaraskan langkah dengan PWNU, serta menilai Imam Besar Masjid Istiqlal, KH. Nasaruddin Umar, merupakan figur yang layak didukung memimpin PBNU.

Selain itu, Rusdin Ahmad menyoroti pentingnya kepastian Surat Keputusan (SK) kepengurusan sebagai fondasi penguatan kelembagaan NU di daerah.

Menurutnya, keberadaan SK tidak hanya menyangkut administrasi organisasi, tetapi juga menentukan posisi dan daya tawar NU dalam membangun kemitraan dengan pemerintah.

Diskusi juga menyimpulkan bahwa belum terbitnya SK kepengurusan dapat memengaruhi kekuatan konsolidasi dukungan dari daerah menjelang Muktamar PBNU, meskipun pandangan ini merupakan analisis dalam diskusi, bukan keputusan resmi organisasi.

Akademisi UIN Datokarama Palu, Mohammad Sadiq, memaparkan dinamika politik menjelang Muktamar PBNU serta peluang beberapa figur yang dinilai memiliki kapasitas memimpin organisasi.

Ia menyebut Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar sebagai salah satu tokoh yang layak diperhitungkan.

Sadiq menilai bahwa Menteri Agama tersebut tidak pernah menyatakan diri sebagai calon Ketua Umum PBNU, namun memiliki kapasitas untuk menyatukan berbagai elemen di lingkungan Nahdlatul Ulama apabila mendapat amanah.

“Prof. Nasaruddin merupakan sosok yang mampu menyatukan berbagai pihak dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik,” ujarnya.

Pada sesi dialog, peserta juga menyampaikan pandangan mengenai pentingnya menghadirkan pemimpin NU yang memiliki kedalaman keilmuan, kapasitas intelektual, kemampuan membangun persatuan, serta mampu menjawab tantangan organisasi di tingkat nasional.

Menutup diskusi, Ketua Forum Muda Alumni PMII, Moh. Alwi Pakaya, yang bertindak sebagai moderator, merangkum tiga pokok bahasan. Pertama, pentingnya gagasan baru dari kader muda alumni PMII.

Kedua, perlunya konsolidasi internal alumni PMII menjelang Muktamar PBNU. Ketiga, pentingnya menghadirkan figur Ketua Umum PBNU yang mampu menjadi pemersatu umat sekaligus membawa organisasi menjawab tantangan masa depan. ***