PALU, MAL – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan data valid, digitalisasi, serta inovasi untuk percepatan Program Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Reny menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Kolaborasi Integrasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Sertifikat Tanah Gratis bagi MBR Penerima BSPS Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Tengah. Rapat bertema “Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat” itu digelar di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Senin, 20 Juli.
Rapat ini menjadi wujud kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) dengan berbagai pihak untuk mendukung program rumah tidak layak huni (RTLH), Berani Sejahtera, dan Berani Bedah Rumah.
Reny menjelaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada data yang akurat, lengkap, dan tepat sasaran. Data menjadi fondasi utama penentu kebijakan, menghindari kesalahan sasaran, dan mempercepat pelayanan.
“Kalau datanya valid, datanya tepat sasaran, dan datanya cepat, maka pekerjaan kita akan lebih mudah. Kita tidak boleh lagi bekerja dengan data yang tidak jelas. Setiap program pemerintah membutuhkan data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Reny A. Lamadjido.
Ia menekankan tiga hal penting yang harus diperhatikan seluruh perangkat daerah: data lengkap, digitalisasi, dan inovasi. Tiga hal ini adalah kunci tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, terutama untuk mendukung program ini.
Digitalisasi akan mempermudah proses verifikasi, meningkatkan transparansi, serta memudahkan pemerintah memantau penerima manfaat Program Rumah Layak Huni.
“Digitalisasi membuat pekerjaan kita lebih transparan dan akuntabel. Karena itu, saya meminta seluruh OPD memiliki data yang jelas dan sistem identifikasi yang baik,” tegas Reny.
Reny menyambut baik kehadiran aplikasi e-Berani Tampak yang dikembangkan Dinas Perkimtan sebagai sistem informasi terpadu bidang perumahan.
Aplikasi itu memungkinkan pemerintah daerah mengakses data masyarakat berdasarkan nomor Kartu Keluarga (KK), alamat, serta tingkat desil kesejahteraan sebagai dasar penyaluran bantuan.
Ia mendorong penyempurnaan sistem tersebut, termasuk melengkapi data lokasi rumah penerima bantuan dengan titik koordinat.
“Saya sarankan setiap rumah yang mendapatkan bantuan dilengkapi koordinat lokasi. Ketika pimpinan daerah atau pemerintah pusat membutuhkan data, cukup membuka sistem, rumah yang dimaksud bisa langsung terlihat, siapa penerimanya, bagaimana kondisinya, dan berada pada tingkat kesejahteraan yang mana,” jelas Reny.
Selain penguatan data dan digitalisasi, Reny meminta seluruh jajaran pemerintah daerah terus berinovasi dalam pelayanan publik.
“Jangan kita bekerja hanya berputar pada cara-cara lama. Kita harus terus mencari inovasi agar pekerjaan memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Reny menambahkan, program bedah rumah berkaitan erat dengan upaya penurunan angka kemiskinan. Kondisi rumah tidak layak huni memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.
Penanganan rumah tidak layak huni adalah salah satu strategi penting untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah. Oleh karena itu, kata dia, program ini harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.
“Komitmen Gubernur dan saya sangat kuat agar program Berani bedah rumah ini berhasil. Ketika masyarakat memiliki rumah yang layak, maka kualitas hidup mereka meningkat dan salah satu persoalan kemiskinan dapat kita tekan,” ungkap Reny.
Reny juga menghargai dukungan Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Tengah dalam percepatan sertifikasi tanah bagi penerima bantuan. Sertifikat tanah menjadi syarat penting agar masyarakat dapat menerima bantuan bedah rumah.
“Kita tidak bisa memberikan bantuan rumah jika persoalan legalitas tanah belum selesai. Karena itu, mari kita bergandengan tangan mempercepat penyelesaian sertifikat bagi masyarakat penerima bantuan,” ujarnya.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, Akris Fattah Yunus, menjelaskan Program Rumah Layak Huni melalui BSPS Tahun 2026 mendapat alokasi 5.977 unit bantuan. Pelaksanaannya dipercepat melalui kerja sama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Akris Fattah Yunus menambahkan, penguatan kolaborasi juga dilakukan melalui berbagai sistem informasi seperti MyPKP, Siperkim, Banuata Sibaru, dan e-Berani Tampak. Sistem-sistem ini untuk mempermudah integrasi data dan mempercepat intervensi program.
Melalui sistem itu, pemerintah dapat mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan rumah berdasarkan data kemiskinan dan kondisi rumah tidak layak huni. Ini agar program lebih tepat sasaran, mewujudkan Sulteng Nambaso.
Rapat ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tengah Indera Imanuddin, perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Recky Walter Lahope, Kepala Kantor Pertanahan se-Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Perkimtan kabupaten/kota, serta kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. ***
