PALU, MAL – Universitas Tadulako (Untad) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola kampus yang transparan dan akuntabel.
Hal itu menyusul penyelesaian seluruh rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terkait pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2024.
Rektor Untad, Prof. Amar, mengatakan penyelesaian rekomendasi audit tersebut menjadi bagian dari upaya universitas memastikan setiap proses pengelolaan anggaran berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Temuan Itjen tahun 2024 seluruhnya sudah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai,” ujar Prof. Amar, Senin (27/7).
Menurutnya, Untad tidak hanya menunggu proses pemeriksaan, tetapi secara aktif melibatkan lembaga pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai aturan.
Ia menyebut, setiap akhir pelaksanaan kegiatan, Untad secara konsisten mengundang Itjen Kemdiktisaintek untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan.
“Ini merupakan bagian dari komitmen Untad dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan,” katanya.
Selain pengawasan internal, Prof. Amar mengungkapkan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Untad juga mendapat pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (APH), yakni Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.
Pendampingan tersebut dilakukan untuk memperkuat kepastian hukum dan memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Rektor menegaskan, penguatan sistem pengawasan menjadi salah satu prioritas Untad dalam membangun kampus yang berintegritas. Hal itu juga diwujudkan melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Untad terus berupaya membangun budaya kerja yang transparan, patuh terhadap aturan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan,” ujarnya.
Dengan penyelesaian seluruh rekomendasi audit tersebut, Untad berharap kepercayaan publik terhadap pengelolaan institusi pendidikan tinggi di Sulawesi Tengah semakin meningkat.
