PALU – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, saat ini kondisi dunia termasuk Indonesia masih diperhadapkan dengan penanganan Covid-19. Namun demikian, Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap sukses oleh seluruh dunia mengendalikan Pandemi Covid-19, dengan perekonomian yang terus tumbuh sampai diangka 5,4 persen.
Berdasarkan arahan Presiden RI, perlunya melakukan langkah-langkah yang antisipasif untuk menangani inflasi, yang terjadi saat ini cukup tinggi, bahkan ada negara-negara yang sudah mencapai hiperinflasi sehingga mengalami gangguan ekonomi, krisis sosial, krisis keamanan, krisis politik dan pengangguran.
“Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga kebutuhan hidup dalam waktu yang lama” Ucap Mendagri Tito Karnavian pada rapat pengendalian inflasi yang dilakukan secara virtual, Rabu (31/8).
Perang Rusia dan Ukraina berdampak pada perekonomian global dimana invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan ekonomi global mengalami efek dari pertumbuhan yang lebih lambat, dan inflasi yang lebih cepat serta berdampak melalui tiga saluran utama, yaitu, harga komoditas yang lebih tinggi (makanan dan energi), ekonomi dan perdagangan akan terganggu serta berkurangnya kepercayaan bisnis dan ketidakpastian investor yang lebih tinggi.
Perkembangan inflasi di beberapa daerah, 67 dari 90 Kota telah mencapai tingkat inflasi di atas target 2022, untuk daerah Sulawesi terdiri dari Bau-Bau 6,58 persen, Watampone 5,36 persen dan Luwuk 5,70 persen.
Penyebab inflasi yaitu uang negara beredar lebih banyak, kenaikan suku bunga, suply barang kurang, distribusi komoditas yang terganggu (menimbun barang dan masalah transportasi), dan pupuk subsidi yang mahal.
“Kenaikan inflasi didorong oleh tingginya inflasi energi dan pangan. Di Indonesia inflasi pangan telah meningkat sementara inflasi energi masih rendah,” tambah Mendagri
Lebih lanjut, Tito Karnavian juga menjelaskan terkait solusi pengendalian inflasi yang terdiri dari : Pertama, Komunikasi Publik, artinya jangan membuat masyarakat panik dan mengupayakan masyarakat agar tetap tenang.
Kedua, Aktifkan TPID, pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, agar bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugas.
Ketiga, Aktifkan satgas pangan. Satgas pangan bertugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada kepala daerah, dan dilaporkan kepada Kemendagri. Kemudian mengecek langsung kelapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas.
Keempat, BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu. perlunya pengawasan oleh Pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum.
Kelima, Laksanakan gerakan penghematan energi. Menghimbau masyarakat agar cermat dalam penggunaan energi seperti ; mematikan lampu yang tidak perlu disiang hari.
Keenam, Gerakan tanam pangan cepat panen. Tanaman pangan cepat panen seperti ; cabai, bawang dan lain-lain sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. Dan gerakan ini perlu inisiasi dari seluruh komponen masyarakat yakni ; PKK, Babinsa, bhabinkamtibmas dan lain sebagainya.
Ketujuh, Melaksanakan kerja sama antar daerah. Belum semua daerah memiliki Kerjasama Antar Daerah (KAD) seluruh komoditas pangan strategis. Olehnya, setiap item dikaji oleh setiap daerah dimana setiap yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus.
Kedelapan, Intensifkan jaring pengaman sosial. Yang berkaitan dengan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), Anggaran Bantuan Sosial (Bansos), Anggaran Desa, Realokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Bantuan Sosial (Bansos) Pusat.
Kesembilan, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) Provinsi mengumumkan angka inflasi hingga Kabupaten/Kota.
Kesepuluh, Kunci utama isu pengendalian inflasi ialah menjadikan isu pengendalian inflasi sebagai isu prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan Covid-19.
Diakhir arahanya, Mendagri berharap kepada seluruh kepala daerah melakukan kompetisi untuk menunjukan kinerja masing-masing, agar bisa mengendalikan inflasi.
Turut hadir melalui rapat pengendalian inflasi yang dilakukan secara virtual : Wakil Menteri Dalam Negeri, Menko Marves, Kepala BPS RI, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, Kepala BPKP RI.
Sementara gubernur Rusdy Mastura didampingi Kapolda, Danrem 132 Tadulako, Kajati, Kepala Perwakilan BI, Kepala Bulog, Kepala BPKAD, Kadis Perindag, Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Perwakilan Kadin.
Reporter: IRMA
Editor: NANANG
