PALU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng) memasang target ambisius agar seluruh kabupaten/kota di provinsi ini meraih predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM).
Langkah tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) di seluruh wilayah Indonesia.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Sulteng, Zuliansyah, mengungkapkan hal ini dalam Podcast bersama Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulteng, Adiman, di LPP RRI Palu pada Kamis (21/11).
Zuliansyah menyebut program tersebut merupakan salah satu prioritas Kemenkumham untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang HAM sekaligus mendorong pemerintah daerah berpartisipasi aktif dalam penilaian KKPHAM.
Menurutnya, penilaian KKPHAM telah berlangsung sejak 2017 dan kini menggunakan pedoman Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021. Tujuan utamanya adalah memotivasi pemerintah daerah untuk memperkuat pelaksanaan P5HAM, menjalin sinergi dengan berbagai instansi, dan mengevaluasi capaian kinerja daerah terkait HAM.
Penilaian KKPHAM didasarkan pada 120 indikator yang diunggah melalui aplikasi KKPHAM, mencakup dua aspek utama, yakni hak sipil dan politik, seperti hak atas bantuan hukum, informasi, dan keberagaman; serta hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan perempuan serta anak.
Hingga 2024, Kemenkumham Sulteng telah mencatat peningkatan jumlah daerah yang memenuhi kriteria KKPHAM. Jika pada 2023 hanya enam daerah yang berhasil, tahun ini jumlah tersebut naik menjadi sepuluh kabupaten/kota yang akan menerima penghargaan pada 10 Desember 2024 bertepatan dengan peringatan Hari HAM Sedunia ke-76.
Upaya ini tak lepas dari pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan Kemenkumham Sulteng di bawah kepemimpinan Hermansyah Siregar. Melalui sosialisasi, diseminasi informasi, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, terbentuk gugus tugas HAM di bawah koordinasi Gubernur Sulteng, H. Rusdy Mastura.
Hermansyah berharap semua kabupaten/kota dapat berpartisipasi penuh untuk mewujudkan Sulawesi Tengah yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. “Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan Kemenkumham akan membawa Sulawesi Tengah ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
Adiman, yang mewakili Pemerintah Provinsi Sulteng, menyambut baik program tersebut.
Ia menegaskan komitmennya untuk memastikan semua daerah memberikan perhatian serius terhadap kebijakan berbasis HAM demi kesejahteraan masyarakat.
Reporter : **/IKRAM
