PALU – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu meminta pemerintah Kota Palu untuk memberi perhatian serius kepada Pondok pesantren (Ponpes) yang ada di wilayahnya menjelang masa new normal.    

“Kami memantau semua perkembangan termasuk penanganan pandemi Covid-19 di Kota Palu ini.  Kami menilai sejauh ini pesantren kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah bahkan sejak pandemi Covid-19 pertama kali diumumkan,” ujar Sekretaris Fraksi PKB, H. Nasir Dg. Gani, di Palu, Selasa (02/06).

Kata Nasir, dengan adanya rencana new normal maka proses belajar mengajar akan kembali berjalan, termasuk di pesantren. Tetapi, harus menggunakan prosedur tetap (protap) sesuai dengan standar kesehatan dari pemerintah. Yang menjadi persoalan adalah pesantren belum mendapatkan bantuan kaitannya dengan sarana prasarana kesehatan sesuai standar kesehatan terlebih protokol Covid-19 untuk menjalankan konsep new normal.

Disampaikan, Sarana dan prasarana meliputi, pusat kesehatan pesantren beserta tenaga medis, sarana MCK yang memenuhi standar protokol Covid-19, Wastafel portabel dan penyemprotan disinfektan, Alat Pelindung Diri (APD, alat rapid rest, hand sanitizer dan masker, serta kebutuhan oenambahan ruangan untuk ruang karantina, isolasi mandiri, ruang asrama dan ruang kelas untuk memenuhi standar penerapan physical distancing.

“Pesantren kita ketahui bersama tidak memiliki dana seperti Biaya Operasional Sekolah (BOS). Untuk itu harus mendapat perhatian serius dari Pemkot,” terangnya.

Anggota DPRD Kota Palu dua periode itu menambahkan, memasuki masa new normal yang telah ditetapkan pemerintah pusat hingga daerah itu, harusnya pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi rapid test dan pemeriksaan swab Covid-19 di pesantren, khusunya untuk para kiai, santri, dan tenaga pengajar.

“Pemerintah harus berkontribusi dalam bentuk pendanaan dan semacamnya untuk mewujudkan kebutuhan pembangunan fasilitas belajar dan fasilitas kesehatan di pesantren-pesantren agar memenuhi standar pelaksanaan belajar dalam masa new normal Covid-19,” tegasnya.

Oleh karena itu, Nasir menegaskan,  pemerintah diharapkan segera memikirkan hal tersebut, utamanya dalam kepastian kegiatan belajar mengajar, sosialisasi dan simulasi untuk persiapan pelaksanaan new normal, juga bantuan pengadaan sarana prasarana kesehatan di pesantren. (YAMIN)