PALU, MAL — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai membangun gedung permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Tadulako Nambaso di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Pembangunan yang menelan anggaran Rp266 miliar itu ditargetkan selesai sebelum tahun ajaran 2027/2028.
Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Ahad (8/11). Gedung sekolah tersebut dirancang menampung 1.000 hingga 2.500 siswa untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).
Anwar mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program yang diperjuangkannya bersama Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido sejak penyusunan visi dan misi pemerintahan.
Menurutnya, nama Tadulako Nambaso memiliki filosofi bahwa anak-anak dari keluarga miskin harus tetap memperoleh kesempatan bersekolah.
“Tidak boleh ada anak di Sulawesi Tengah yang tidak sekolah karena keterbatasan ekonomi orang tuanya. Tidak boleh ada perbedaan kesempatan antara anak dari keluarga miskin, anak pejabat, maupun anak orang kaya,” tegasnya.
Ia menyebut program tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Anwar juga berharap setiap kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah dapat memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.
Dengan asumsi kapasitas 1.000 siswa di setiap sekolah, keberadaan 13 Sekolah Rakyat berpotensi menampung sekitar 13.000 anak dari keluarga kurang mampu di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.
Selain pendidikan dasar dan menengah, Anwar mendorong siswa Sekolah Rakyat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk fakultas kedokteran.
Ia mengatakan, pemerintah provinsi tengah menyiapkan program untuk mencetak 1.000 dokter setiap tahun melalui Berani Sehat. Karena itu, pihak sekolah diminta membina siswa yang bercita-cita menjadi dokter agar memiliki kesiapan akademik mengikuti seleksi perguruan tinggi.
“Kalau bisa, setiap SMA dan SMK melahirkan minimal satu calon dokter setiap tahun. Kalau ada 400 lebih sekolah di Sulawesi Tengah, kita berharap semakin banyak anak yang bisa masuk kedokteran. Biayanya akan kita bantu sampai selesai,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Kiki Rezki Ramdaniasari menjelaskan, Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya kelompok desil 1 dan 2.
Saat ini, terdapat tiga Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di Sulawesi Tengah. Masing-masing Sekolah Rakyat Menengah Pertama 22 Sigi yang dikelola Sentra Nipotowe Kementerian Sosial, Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Tadulako Nambaso di Palu yang dikelola pemerintah provinsi, serta Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 di Kabupaten Tojo Una-Una yang dikelola pemerintah kabupaten.
Khusus di Palu, Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Tadulako Nambaso saat ini memiliki 192 siswa, terdiri atas 75 siswa SMP dan 117 siswa SMA. Selama gedung permanen dibangun, kegiatan belajar mengajar dan pengasuhan masih berlangsung di gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Tengah.
Kiki menyebut gedung permanen tersebut dibangun di atas lahan seluas 80.000 meter persegi atau delapan hektare dengan status hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Kompleks pendidikan itu akan dilengkapi gedung sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama putra dan putri, asrama guru, gedung serbaguna, musala, gedung ibadah, lapangan upacara, lapangan sepak bola dengan lintasan atletik, serta lapangan basket.
Fasilitas pendukung lainnya meliputi kantin, dapur, rumah tamu, rumah kaca, taman botani, instalasi pengolahan air limbah, dan pos penjagaan.
“Pembangunan gedung ini didukung anggaran sebesar Rp266 miliar. Kami berharap pelaksanaannya dapat diselesaikan tepat mutu dan tepat waktu sehingga sekolah ini sudah bisa beroperasi pada tahun ajaran 2027/2028,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap keberadaan gedung permanen tersebut dapat memperkuat pelaksanaan program Berani Cerdas sekaligus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
