PALU, MAL – Ratusan tenaga kesehatan (Nakes) RSUD Undata Palu menggalang tanda tangan untuk mendukung surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian keresahan atas sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapat penyelesaian dari manajemen rumah sakit.
Surat terbuka tersebut diharapkan dapat menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kesehatan, sekaligus mendorong evaluasi terhadap pengelolaan RSUD Undata Palu.
Salah satu Nakes RSUD Undata yang vocal, namun meminta identitasnya tidak disebutkan mengatakan, persoalan yang dihadapi para Nakes sebelumnya telah dibahas dalam pertemuan bersama pemerintah daerah di Ruang Polibu dan Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah. Namun, hingga kini tuntutan mereka dinilai belum mendapatkan penyelesaian konkret.
“Permasalahan Nakes sudah dibahas di tingkat Pemda dan Komisi IV DPRD Sulteng, tetapi hasilnya masih sebatas pertemuan. Tuntutan kami belum juga dipenuhi,” ujarnya kepada Media ini, Senin (2/11).
Dalam surat terbuka tersebut, para Nakes menyampaikan tiga persoalan utama, yakni manajemen dan kepemimpinan, fasilitas serta pelayanan rumah sakit, dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
Mereka menilai kepemimpinan direktur saat ini dan pengelolaan manajemen rumah sakit perlu dievaluasi karena dianggap belum memperhatikan kesejahteraan Nakes.
Selain itu, mereka menyoroti sejumlah fasilitas penunjang yang mengalami kerusakan serta pelayanan kepada pasien yang dinilai belum maksimal. Bahkan, dalam surat tersebut disebutkan adanya keluhan terkait pemenuhan kebutuhan makanan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah pembagian jasa medis yang dinilai belum sebanding dengan beban kerja Nakes. Mereka juga meminta adanya keterbukaan dan transparansi dalam mekanisme pembagian jasa medis.
Atas sejumlah persoalan tersebut, para Nakes menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni meminta pergantian direktur dan jajaran manajemen RSUD Undata, perbaikan fasilitas serta peningkatan mutu pelayanan, dan pembagian jasa medis secara adil dan transparan sesuai kinerja.
Mereka bahkan mengancam akan melakukan pemogokan kerja massal apabila tuntutan tersebut tidak segera ditanggapi dan direalisasikan. Dalam surat itu, mereka juga meminta manajemen bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul terhadap operasional rumah sakit.
Berikut isi surat terbuka tersebut:
SURAT PERINGATAN TERBUKA UNTUK MANAJEMEN RSUD UNDATA
Dengan Ini kami, perwakilan dari tenaga kesehatan (NARES) Menyampaikan keresahan kami yang sangat mendesak dan sudah diambang batas kesabaran. Kondisi di Dalam Rumah Sakit ini sudah sangat memprihatinkan akibat kepemimpinan direktur dan pengelolaan manajemen yang salah:
1. Manajemen dan kepemimpinan
Direktur saat ini bersikap arogan dan manajemen berjalan sangat buruk, mengabaikan kesejahteraan para Nakes
2. Fasilitas dan Pelayanan
Pelayanan kepada masyarakat sangat buruk, fasilitas penunjang banyak yang rusak, bahkan pasien di IGD tidak diberikan makanan yang menjadi hak dasar pasien
3. Kesejahteraan Nakes Jasa Medis jauh dari kata layak dan tidak sesuai dengan beban kerja para nakes di lapangan. Dan tidak adanya keterbukaan serta Transparansi pembagian JASA MEDIS oleh Manajemen Rumah Sakit
Tuntutan yang kami ajukan
1. Segera ganti Direktur dan jajaran Manajemen Rumah sakit
2. perbaiki fasilitas yang rusak dan tingkatkan mutu pelayanan serta pemenuhan hak pasien tanpa terkecuali
3. sesuaikan jasa Medis nakes secara adil dan transparansi pembagian jasa medis sesuai kinerja.
Jika tuntutan ini tidak segera ditanggapi dan direalisasikan dalam waktu dekat, seluruh tenaga kesehatan akan mengambil langkah tegas berupa pemogokan kerja massal dan segala risiko terhadap operasional rumah sakit sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen.
Perwakilan Peduli Rumah sakit
Di tempat terpisah, salah seorang Nakes turut menyayangkan perhatian pemerintah provinsi yang dinilai lebih banyak diarahkan pada program Berani Sehat, sementara kesejahteraan tenaga kesehatan belum mendapatkan perhatian yang layak.
“Program Berani Sehat boleh saja diprioritaskan, tetapi tolong kesejahteraan Nakes juga diperhatikan. Masa jasa Nakes hanya diberikan Rp1 juta. Kami berharap pemerintah provinsi juga memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan,” ujarnya.
Nakes tersebut juga membandingkan perhatian Pemerintah Kota Palu terhadap RSUD Anutapura dengan kondisi yang mereka rasakan di RSUD Undata.
Menurutnya, RSUD Undata yang dikenal memiliki pendapatan besar seharusnya mampu memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan tenaga kesehatannya.
Sementara itu, Direktur RSUD Undata Palu, dr. Jumriani, saat dikonfirmasi mengatakan, terkait tuntutan pergantian direktur dan jajaran manajemen, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan daerah, dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
Terkait fasilitas rumah sakit yang mengalami kerusakan, ia menyebut pihaknya telah berupaya melakukan perbaikan.
Sedangkan mengenai pembagian jasa medis, menurutnya, telah dibentuk tim jasa medis oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Tim tersebut saat ini sedang menyusun aturan dan pola pembagian jasa medis yang baru.
“Namun, itu memerlukan waktu berbulan-bulan karena tidak mudah. Selama aturan tersebut belum selesai, tim jasa yang terbentuk sepakat untuk membagi jasa berdasarkan pola yang sudah ada sebelumnya. Hal itu juga sudah dibicarakan dan dilakukan rapat dengar pendapat dengan DPRD,” jelasnya.
Jumriani juga menegaskan bahwa petisi yang beredar tersebut belum tentu mewakili seluruh perawat dan tenaga kesehatan di RSUD Undata.
Menurutnya, perlu dilakukan wawancara terhadap tenaga kesehatan lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan tersebut.
Begitu pula terkait kepuasan pasien dan kualitas pelayanan rumah sakit, ia mempersilakan agar dilakukan konfirmasi langsung kepada pasien yang mendapatkan pelayanan di RSUD Undata.
“Lebih baik perawat dan Nakes lainnya juga diwawancarai agar lebih jelas. Begitu juga kepuasan pasien dan pelayanan publik, bisa ditanyakan langsung kepada pasien yang datang ke Undata, sehingga penilaiannya lebih nyata, bukan hanya berdasarkan laporan oknum tertentu,” pungkasnya.
