PALU, MAL — Alat medis CT Scan RSUD Undata dilaporkan mengalami kerusakan sejak awal September 2026 yang mengakibatkan terganggunya pelayanan pasien darurat di Kota Palu.
Kerusakan alat vital di rumah sakit rujukan utama Provinsi Sulawesi Tengah ini memaksa sejumlah pasien korban kecelakaan harus dirujuk ke fasilitas kesehatan lain untuk mendapatkan penanganan medis.
Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Marselinus, menyoroti masalah ini setelah menerima keluhan dari keluarga pasien yang kesulitan mendapatkan pemeriksaan.
Ia mengungkapkan adanya seorang anak korban kecelakaan yang tidak bisa melakukan pemindaian karena CT Scan RSUD Undata tidak dapat difungsikan.
“Saya mendapatkan laporan dari seorang pasien. Minggu lalu, orang tua pasien membawa anaknya yang mengalami kecelakaan dan membutuhkan penanganan di RS Undata. Sayangnya, salah satu alat medis untuk mendeteksi cedera dan pendarahan, yakni CT Scan, ternyata rusak dan tidak bisa digunakan”, kata Marselinus.
Kondisi ini semakin rumit karena adanya kendala administratif saat proses rujukan pasien antar-fasilitas kesehatan. Pasien yang sempat diarahkan ke RSUD Anutapura kabarnya terkendala persoalan piutang antar-instansi sebelum akhirnya mendapatkan pelayanan di RS Bhayangkara Polda Sulteng.
“Pendapatan rumah sakit begitu besar, tetapi alat CT Scan yang begitu penting tidak bisa diselesaikan perbaikannya. Apalagi Undata merupakan rumah sakit rujukan di Sulteng”, kata Marselinus, Ketua DPD Partai Perindo Kota Palu ini.
Informasi dari tenaga kesehatan internal menyebutkan bahwa kendala rujukan akibat tunggakan pembayaran juga sempat terjadi dengan rumah sakit lainnya. Hal ini memicu kekhawatiran terkait efektivitas koordinasi layanan kesehatan di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Direktur RSUD Undata Palu, dr. Jumriani, mengonfirmasi bahwa CT Scan RSUD Undata memang mengalami kerusakan teknis.
Ia menjelaskan bahwa manajemen telah berupaya melakukan perbaikan dengan mendatangkan teknisi ahli untuk mengevaluasi tingkat kerusakan alat tersebut agar bisa segera digunakan kembali.
“Kami sudah menghubungi tim teknisi untuk menangani kerusakan tersebut. Mereka baru datang untuk melihat kerusakannya pada tanggal 2 bulan ini”, kata dr. Jumriani.
Jumriani menambahkan bahwa estimasi biaya perbaikan mencapai Rp5 miliar dan saat ini masih dalam tahap negosiasi dengan vendor. Meskipun anggaran pemeliharaan rutin mencapai Rp2 miliar per tahun, kerusakan berat pada komponen utama memerlukan pendanaan khusus dari dana BLUD maupun APBD Provinsi.
