MOROWALI, MAL – Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, SE, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2026, guna memastikan anggaran pendidikan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi peserta didik.
Penegasan tersebut disampaikan Iriane saat membuka Sosialisasi Pengelolaan BOSP Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Pendidikan Daerah, di Aula Kantor Bupati Morowali, Kecamatan Bungku Tengah, Selasa (3/11).
Dalam sambutannya, Iriane menyampaikan bahwa pengelolaan dana BOSP merupakan tanggung jawab moral sekaligus hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan.
Karena itu, setiap anggaran yang dialokasikan harus dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel agar benar-benar mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Morowali.
Ia juga mengapresiasi Dinas Pendidikan Morowali yang telah menginisiasi kegiatan sosialisasi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pendidikan di daerah.
Menurut Iriane, Pemkab Morowali terus berkomitmen meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan melalui penguatan sarana dan prasarana, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta perbaikan tata kelola penyelenggaraan pendidikan.
“Saya berharap seluruh kepala sekolah, bendahara, dan pihak yang terlibat dapat memahami secara menyeluruh ketentuan, mekanisme, serta tata cara pengelolaan dana BOSP Tahun 2026,” harapnya.
Dalam kesempatan itu, Iriane juga menekankan lima hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh pengelola dana BOSP.
Pertama, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kedua, perencanaan anggaran harus tepat sasaran berdasarkan kebutuhan prioritas sekolah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
Ketiga, seluruh pengelola wajib tertib dalam administrasi dan pelaporan. Keempat, menghindari segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan. Kelima, meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan dinas terkait.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Morowali, Arifin Lakane, dalam laporannya menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada para pengelola dana BOSP mengenai kebijakan, mekanisme, dan tata cara pengelolaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menyebutkan, peserta kegiatan terdiri atas pengawas sekolah, kepala sekolah, dan bendahara BOSP dari satuan pendidikan penerima bantuan tahun 2026.
Adapun sasaran program tersebut mencakup 153 Sekolah Dasar (SD) dan 39 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Morowali.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Inspektur Inspektorat Morowali Ashar M. Ma’ruf, perwakilan Kejaksaan Negeri Morowali, perwakilan Polres Morowali, Kepala Dinas Pendidikan Arifin Lakane beserta jajaran, pengawas sekolah, serta kepala sekolah dan bendahara BOSP se-Kabupaten Morowali.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Morowali berharap pengelolaan dana BOSP semakin tertib, transparan, dan akuntabel sehingga pemanfaatannya dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan di daerah. **
