Ada sebuah fragmen kecil yang sesungguhnya menyimpan persoalan besar dalam dunia pendidikan. Seorang anak datang ke sekolah tanpa seragam. Bukan karena ia malas, bukan pula karena sengaja melanggar aturan. Seragam itu tidak ada karena keluarganya belum mampu menyediakannya.
Lalu muncul pertanyaan yang terdengar sederhana: apakah anak itu harus kehilangan kesempatan belajar hanya karena pakaian yang dikenakannya tidak sesuai dengan ketentuan sekolah?
Pertanyaan tersebut penting diajukan karena seragam telah menjadi bagian yang sangat biasa dalam kehidupan sekolah di Indonesia. Sejak kecil, anak-anak dibiasakan mengenakan pakaian tertentu untuk pergi ke sekolah. Seragam putih-merah, putih-biru, putih-abu-abu, seragam olahraga, batik, pramuka, hingga berbagai seragam khas sekolah.
Seragam tentu memiliki fungsi. Ia menjadi identitas, menciptakan keseragaman penampilan, membantu membangun rasa kebersamaan, dan menjadi bagian dari tata tertib sekolah. Karena itu, mempersoalkan seragam bukan berarti menolak aturan atau menganggap kerapian tidak penting.
Persoalannya muncul ketika seragam yang semula merupakan bagian dari tata tertib berubah menjadi semacam tiket masuk ke ruang kelas.
Ketika seorang anak tidak memiliki seragam, lalu ia tidak dapat mengikuti pembelajaran, kita patut berhenti sejenak dan bertanya: apa sesungguhnya tujuan utama sekolah?
Bukankah anak datang ke sekolah untuk belajar?
Di sinilah persoalannya menjadi lebih besar daripada sekadar pakaian. Pendidikan semestinya menjadi ruang yang membuka jalan bagi setiap anak, termasuk anak dari keluarga yang sedang kesulitan secara ekonomi. Jangan sampai kemiskinan orang tua diterjemahkan menjadi kesalahan anak.
Ironisnya, persoalan seragam bukan sesuatu yang hanya terjadi di satu kota atau satu sekolah. Setiap tahun ajaran baru, urusan seragam menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipikirkan keluarga. Bagi sebagian orang tua, membeli beberapa jenis seragam mungkin bukan persoalan besar. Tetapi bagi keluarga yang penghasilannya pas-pasan, setiap lembar pakaian memiliki hitungan tersendiri.
Di sinilah istilah sekolah gratis perlu dibicarakan dengan lebih jujur.
Gratisnya biaya pendidikan tidak otomatis menghapus seluruh biaya yang harus dikeluarkan keluarga. Anak tetap membutuhkan pakaian, sepatu, tas, buku, alat tulis, dan berbagai kebutuhan lainnya. Karena itu, ketika kita mengatakan pendidikan gratis, kita perlu memastikan bahwa berbagai kebutuhan penunjang tersebut tidak berubah menjadi tembok yang membuat anak miskin kesulitan bertahan di sekolah.
Lebih penting lagi, aturan tentang seragam sebenarnya tidak memberikan ruang kepada sekolah untuk menjadikan pembelian seragam sebagai tiket masuk. Ombudsman RI pada 2026 kembali menegaskan bahwa sekolah tidak boleh menjual seragam ataupun menjadikan pembelian seragam sebagai syarat daftar ulang. Orang tua memiliki hak menentukan tempat membeli seragam sesuai kemampuan mereka.
Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 juga menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dapat membantu pengadaan seragam, dengan memprioritaskan peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi. Sekolah juga tidak boleh membebani orang tua untuk membeli seragam baru setiap kenaikan kelas atau penerimaan murid baru.
Artinya, anak dari keluarga kurang mampu semestinya tidak dibiarkan menghadapi persoalan seragam sendirian.
Ada banyak jalan yang sebenarnya bisa ditempuh. Seragam bekas yang masih layak pakai dapat digunakan. Sekolah dapat menyediakan mekanisme peminjaman. Pemerintah daerah dapat memperluas bantuan. Orang tua dapat saling membantu. Dan yang paling penting, sekolah dapat memberikan toleransi kepada anak yang belum memiliki seragam tanpa menghentikan haknya mengikuti pembelajaran.
Sebab, membiarkan anak tetap belajar jauh lebih penting daripada memastikan seluruh anak tampil dalam pakaian yang sama pada hari yang sama.
Kita juga perlu berani mempertanyakan jumlah seragam yang harus dimiliki seorang anak. Apakah seorang siswa benar-benar membutuhkan begitu banyak jenis pakaian sekolah? Apakah setiap kegiatan harus selalu memiliki seragam tersendiri? Ataukah kita bisa menyederhanakannya agar biaya pendidikan yang ditanggung keluarga menjadi lebih ringan?
Pertanyaan semacam ini bukanlah upaya merusak disiplin sekolah. Justru sebaliknya, ia merupakan usaha menempatkan aturan pada proporsinya.
Kita jangan sampai keliru membedakan ketertiban dengan keseragaman. Anak yang tidak mengenakan seragam belum tentu tidak disiplin. Begitu pula anak yang mengenakan seragam lengkap belum tentu memiliki kedisiplinan yang baik.
Pendidikan seharusnya mengajarkan anak tentang tanggung jawab, kejujuran, kerja keras, penghormatan kepada orang lain, dan kecintaan terhadap ilmu. Seragam hanyalah salah satu perangkat pendukungnya.
Bahkan Ombudsman pernah mengingatkan bahwa ketika praktik pengadaan seragam membuat seorang murid berbeda dari teman-temannya karena tidak mampu membeli, tekanan psikologis dapat muncul. Karena itu, persoalan seragam tidak semata-mata persoalan pakaian, tetapi juga menyangkut rasa percaya diri dan kesetaraan anak di sekolah.
Maka ketika suatu hari ada anak datang ke sekolah tanpa seragam, mungkin respons pertama kita tidak seharusnya berupa pertanyaan, “Mengapa kamu tidak memakai seragam?”
Mungkin pertanyaan yang lebih manusiawi adalah, “Apa yang bisa kami lakukan supaya kamu tetap bisa belajar?”
Perubahan cara bertanya itu sederhana, tetapi menunjukkan perubahan cara pandang yang besar.
Sekolah tidak boleh kehilangan fungsi kemanusiaannya hanya karena terlalu sibuk menjaga aturan administratif. Tata tertib memang diperlukan, tetapi tata tertib dibuat untuk mendukung pendidikan, bukan pendidikan yang dikorbankan demi tata tertib.
Kita tentu boleh mempertahankan seragam. Kita boleh mengatur warna, model, hari pemakaian, dan standar kerapian. Tetapi ketika seorang anak tidak memiliki seragam karena keluarganya tidak mampu, sekolah seharusnya menjadi tempat pertama yang mencari jalan keluar, bukan tempat yang membuat masalah itu semakin berat.
Sebab, pada akhirnya, yang ingin kita selamatkan dari sekolah bukanlah keseragaman pakaian.
Yang ingin kita selamatkan adalah masa depan anak.
Seragam boleh menjadi identitas sekolah. Tetapi jangan pernah menjadikannya tiket masuk ke kelas.
