PALU, MAL – Ancaman abrasi pantai mulai menghantui sekitar 20 Kepala Keluarga (KK) yang bermukim di kawasan pesisir Kelurahan Vatusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Sejumlah pondasi rumah warga bahkan disebut mulai tergerus hingga terlihat menggantung.

Kondisi tersebut disampaikan warga bernama Fitri saat mengikuti Reses atau jaring aspirasi Caturwulan II Masa Persidangan Tahun 2026 Anggota DPRD Kota Palu, Muslimun, di RT 1 RW 2, Kelurahan Vatusampu, Jumat (21/8) sore.

Fitri mengatakan, abrasi yang terjadi di kawasan tersebut membuat warga pesisir terus diliputi kekhawatiran. Menurutnya, daratan di sekitar permukiman semakin terkikis dalam waktu yang relatif singkat.

“Khusus di wilayah pantai ini sekitar 20-an Kepala Keluarga,” kata Fitri.

Ia menyebut, abrasi kini mulai berdampak langsung terhadap sejumlah rumah warga. Kondisi tersebut dinilai mendesak karena pondasi beberapa rumah sudah tergerus.

Karena itu, warga meminta pembangunan talud sepanjang sekitar 100 meter untuk melindungi permukiman dari ancaman abrasi.

“Ini aspirasi kami yang paling mendesak. Kami meminta dibuatkan talud untuk mencegah terjadinya abrasi, karena sudah ada beberapa rumah yang terdampak, pondasi rumahnya sudah tergantung. Panjang talud yang dibutuhkan sekitar 100 meter,” tegasnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Muslimun mengatakan pembangunan talud menjadi salah satu aspirasi paling mendesak yang diterimanya dalam kegiatan reses tersebut.

Namun, ia mengakui kemampuan anggaran Pemerintah Kota Palu menjadi salah satu kendala untuk merealisasikan pembangunan talud tersebut.

Muslimun mengatakan, DPRD bersama Pemerintah Kota Palu baru saja menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kota Palu Tahun Anggaran 2027.

Dalam dokumen tersebut, pendapatan daerah Kota Palu diproyeksikan sebesar Rp1,959 triliun. Sementara belanja daerah juga ditetapkan pada angka yang sama.

Struktur pendapatan itu terdiri atas pendapatan transfer sebesar Rp1,198 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp758,96 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp2 miliar.

“Kalau melihat anggaran Kota Palu, pembuatan talud ini cukup berat jika dibebankan pada Pemerintah Kota Palu. Maka, saya akan berupaya melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS). Kebetulan itu adalah kewenangan mereka,” terang Muslimun.

Selain persoalan anggaran, Muslimun juga menduga aktivitas pembangunan sejumlah jetty di kawasan tersebut turut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya abrasi.

Ia memastikan aspirasi warga terkait ancaman abrasi akan menjadi perhatian dan dikoordinasikan dengan pihak terkait, khususnya BWS, untuk mencari solusi perlindungan kawasan pesisir Vatusampu.

Dalam reses tersebut, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi lain, di antaranya permintaan fasilitas olahraga, pelatihan keterampilan bagi pelaku UMKM, serta bantuan permodalan.

Kegiatan reses turut dihadiri Ketua RT setempat Arif Rahman, Sekretaris Lurah (Seklur) Anti, perwakilan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Palu Zilfiana, serta tokoh masyarakat, pemuda dan perempuan.