PALU – Direktur Jenderal (Dirjen) Pemberdayaan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Dr Muh. Fachri Labalado, menekankan pentingnya penguatan integrasi antar sektor hingga tingkat desa, guna mendorong migrasi pekerja yang aman dan terhindar dari praktik ilegal.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan pada kegiatan Lokakarya Multistakeholder Forum di Kabupaten Donggala sebagai lokus program Desa Migran EMAS yang bekerjasama dengan GIZ dan Lakpesdam PBNU, di Palu, Selasa (14/04).
Dalam pemaparannya, Fachri menerangkan bahwa akses informasi bagi calon pekerja migran harus dipermudah hingga ke desa-desa.
Menurutnya, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota untuk mencari informasi terkait pekerjaan di luar negeri.
“Cukup di desa, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar, termasuk memastikan perusahaan mana yang legal dan mana yang tidak. Desa harus menjadi pusat informasi awal,” ujarnya.
Mantan Lurah Kabonena ini mencontohkan, melalui penguatan desa-desa seperti Program Desa Emas (Edukatif, Maju, Aman, Sejahtera), masyarakat dapat melakukan konfirmasi langsung terkait peluang kerja, sehingga meminimalisasi risiko penipuan atau praktik perekrutan ilegal.
Fachri juga mengingatkan bahwa kekuatan desa menjadi kunci dalam menciptakan migrasi yang aman.
Desa yang kuat dari sisi informasi dan koordinasi, kata dia, akan mampu melindungi warganya. Sementara desa yang lemah justru rentan terhadap berbagai modus penipuan, termasuk jebakan transaksi keuangan.
Selain itu, ia menyoroti maraknya modus baru penipuan, seperti penyalahgunaan identitas atau peminjaman nomor untuk aktivitas keuangan ilegal.
Menurutnya, literasi keuangan menjadi salah satu benteng penting untuk mencegah masyarakat terjebak dalam praktik tersebut.
“Kami sudah banyak menyiapkan modul dan literasi keuangan agar masyarakat lebih kuat dan tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa tantangan utama bukan hanya pada kebijakan, tetapi pada implementasi dan integrasi di lapangan.
Koordinasi lintas sektor, menurutnya, harus berjalan efektif agar celah-celah yang dimanfaatkan oleh oknum dalam perekrutan ilegal dapat ditutup.
Ia juga menyinggung bahwa bisnis pekerja migran ilegal kerap melibatkan jaringan yang kompleks, bahkan tidak jarang melibatkan orang-orang terdekat, termasuk keluarga sendiri yang sudah memiliki pengalaman bekerja di luar negeri.
“Ini yang harus kita waspadai bersama. Karena jalur-jalur informal ini sering kali terlihat meyakinkan, padahal berisiko tinggi,” tambahnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Donggala M. Yasin Lataka, Direktur Eksekutif Lakpesdam NU Asrul Rahman, Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tengah Mustakim Ode Musnal, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Donggala Moh. Ilham Yunus bersama sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Donggala.
Selain itu, hadir pula sejumlah kepala desa yang menjadi lokus wilayah Program Desa Emas, yakni Desa Tambu, Kaliburu, Tibo, Guntarano, dan Desa Labuan.
Forum ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaga Internasional asal German Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), dan Lakpesdam PBNU untuk menciptakan ekosistem migrasi yang sehat dan aman hingga ke tingkat akar rumput.
