PALU – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat lebih dari 1000 pekerja migran Indonesia (PMI) asal Sulawesi Tengah yang aktif dan tersebar di berbagai negara.
PMI tersebut berasal dari 13 kabupaten/kota di Sulteng, dan terbanyak berasal dari Kabupaten Poso.
“Namun, kondisi ini dinilai cukup anomali. Yang menempatkan PMI paling banyak itu adalah Poso, tapi justru penyumbang terbesar PMI bermasalah itu bukan Kabupaten Poso. Yang paling banyak masalah itu dari Donggala, Palu, Parimo, Sigi,” ungkap Kepala BP3MI Sulteng, Mustaqim, diwawancara usai kegiatan Lokakarya Multistakeholder Forum, Program Desa Migran EMAS yang bekerja sama dengan GIZ dan Lakpesdam PBNU, di Palu, Selasa (14/04).
Mustaqim menjelaskan, salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah edukasi terkait migrasi aman yang belum merata di masyarakat.
Menurutnya, minimnya informasi membuat banyak calon PMI tergiur dengan tawaran yang tidak sesuai prosedur.
“Banyak PMI tergiur dengan tawaran jalur cepat, mudah, proses yang tidak berbelit, tanpa sertifikasi, sehingga mereka berangkat tanpa mempertimbangkan risikonya,” katanya.
Akibatnya, ketika menghadapi masalah di luar negeri, muncul persepsi bahwa negara tidak hadir.
“Padahal, bukan berarti negara tidak hadir,” jelasnya.
Menurutnya, kesadaran individu menjadi kunci utama dalam perlindungan diri.
“Semangat yang disampaikan melalui ‘Salam Proteksi’ adalah bahwa perlindungan dimulai dari diri sendiri sebelum negara melindungi,” tegas Mustaqim.
Dalam konteks tersebut, Mustaqim menilai pembentukan forum multistakeholder menjadi sangat penting untuk memperkuat perlindungan PMI secara menyeluruh.
“Kegiatan multistakeholder ini sangat penting dalam upaya mendorong peran aktif seluruh entitas yang terlibat dalam perlindungan pekerja migran Indonesia,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa upaya perlindungan tidak bisa hanya dibebankan kepada BP3MI semata.
“Upaya perlindungan tidak bisa dan tidak cukup hanya dilakukan oleh BP3MI sebagai garda terdepan. Diperlukan partisipasi aktif seluruh entitas, termasuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa,” katanya.
Menurutnya, forum ini menjadi wadah untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui forum seperti ini, semua pihak berada dalam satu irama dan langkah yang sama. Dengan demikian, seluruh program dari masing-masing stakeholder dapat diintegrasikan,” jelasnya.
Ia mencontohkan, integrasi program dapat dilakukan mulai dari tingkat desa hingga provinsi agar tidak terjadi tumpang tindih.
“Misalnya, desa memiliki program tertentu, BP3MI memiliki program, dinas provinsi memiliki program, dan dinas kabupaten/kota juga memiliki program. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih dan masing-masing program dapat terpetakan dengan baik,” ujarnya.
Mustaqim berharap forum ini dapat terus dijaga dan diperkuat ke depan.
“Kami berharap ini menjadi langkah yang baik untuk terus dirawat bersama,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan desa sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
“Jika desa sebagai garda terdepan ikut turun, ditambah pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, maka upaya memperkuat literasi migrasi aman dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, masyarakat akan lebih waspada dalam menentukan pilihan bekerja ke luar negeri,” pungkasnya.
Kegiatan Lokakarya Multistakeholder Forum ini turut dihadiri Dr Muh. Fachri, Direktur Jenderal Pemberdayaan pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), DPRD dan sejumlah OPD terkait di Donggala, serta para kepala desa lokus program Desa Migran Emas, yaitu Desa Kaliburu, Desa Tibo, Desa Guntarano, Desa Labuan, dan Desa Tambu.
