PALU – Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Tengah, Wiwik Jumatul Rofi’ah, menganggap, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Pengawasan Penanggulangan Covid-19 bersama mitra terkait, lebih banyak mengungkap masalah di lapangan, daripada solusi atas permasalahan tersebut.
Bahkan, kata dia, paparan Satgas Covid-19 Sulawesi Tengah jauh dari harapannya. Padahal, ia sendiri berharap, Satgas Covid-19 sudah memaparkan rencana detil menyelesaikan pandemi Covid-19 pada rapat yang digelar secara virtual, Senin (02/08) tersebut.
Justru selama RDP, pihaknya selaku anggota DPRD lebih banyak mendengarkan laporan lonjakan kasus dan banyaknya permasalahan di lapangan, termasuk rumah sakit yang harus merawat pasien di tenda-tenda darurat serta naiknya harga regulator dari Rp2,5 juta menjadi Rp3,8 juta.
“Apa yang disampaikan sesungguhnya jauh dari ekspektasi saya, apalagi Asisten I sudah katakan telah melaksanakan rapat koordinasi sebanyak dua kali. Tapi yang dipaparkan hari ini, hanya itu-itu saja, lonjakan kasus, rumah sakit sudah tidak nampung dan lain-lain,” ujar Wiwik.
Harusnya, lanjut Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah itu, hasil dari dua kali rapat koordinasi itu yang dijabarkan dalam RDP, mengenai upaya yang sudah dilakukan dalam pencegahan maupun penanggulangan Covid-19.
“Sayangnya itu tidak terjabarkan hari ini,” kesalnya.
Mestinya, lanjut dia, Satgas membantu pemerintah kabupaten/kota dalam menyediakan tempat isolasi mandiri yang terpusat di kabupaten/kota, karena bagaimanapun, pemerintah kabupaten/kota memiliki keterbatasan.
“Semestinya hotel-hotel sudah selayaknya dijadikan rumah sakit darurat, biar pasien, tenaga kesehatan (nakes) juga nyaman dalam menerima dan melayani perawatan,” tutupnya.(RIFAY)
