PALU – Salah satu wujud perjuangan PPP adalah mendorong pemberian honorarium kepada pegawai syara di masjid-masjid seluruh Indonesia. Sesuai aturan nasional, honor tersebut melekat di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada.
Ketua Bidang Pertanian, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Asgar Ali Djuhaepa, di Palu, dua hari lalu, mengatakan, terkait pendistribusian honor kepada para pegawai syara dan program lain yang telah diperjuangkan, maka pihaknya akan melakukan pendekatan kepada masyarakat.
“Sekecil apapun yang kita buat, dipastikan harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Terkait pemberian honor tersebut, pihaknya akan melakukan crosscheck seperti apa pelaksanaannya di lapangan.
“Kalau misalnya kita tahu bahwa ada pegawai syara yang belum menerima honornya, silahkan dilapor ke kita PPP karena ini adalah tugas kita untuk mengontrol dan lain sebagainya,” bebernya.
Secara teknis, kata dia, honor pegawai syara itu disalurkan melalui KUA yang berbasis kecamatan hingga ke tingkat pedesaan yang mesti diawasi secara seksama, apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya atau belum.
“Kalau KUA tidak melaksanakannya, maka kita akan mengambil tindakan dengan membuat laporan bahkan memberi sanksi pencopotan kepada oknum yang bermain dalam hal itu, karena PPP-lah yang mendorong itu secara nasional,” tegasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, perjuangan PPP dalam rangka kemaslahatan ummat, cukup banyak, hanya saja pihaknya belum mengiventarisir secara detail. Pihaknya juga siap memberikan bantuan kepada masyarakat dari segi hukum serta berbagai masalah tentang agama.
Selain itu, PPP juga berjuang untuk mendorong lahirnya UU tentang Pondok Pesantren yang cukup banyak di tanah air.
Selain itu mendorong terbentuknya undang-undang miras, judi, prostitusi, larangan tentang hal yang merusak moral, termasuk di medsos seperti pemblokiran situs porno dan sebagainya
“Jadi ada banyak program yang telah menjadi ruh perjuangan PPP secara nasional, namun kami belum melakukan pencatatan. Kalau mau menghitung perjuangan PPP cukup banyak, termasuk pada sektor pertanian, dimana PPP melakukan kajian tentang mengapa petani Indonesia ini miskin, sejak presiden RI pertama sampai dengan era presiden SBY petani ini terus berada pada level kemiskinan padahal jumlah kawasan dan kegiatan pada sector pertanian dan anggarannya cukup besar. Hal-hal seperti inilah yang terus kita perjuangkan,” tutupnya. (HAMID)
