PALU — Partai Hijau Indonesia (PHI) Sulawesi Tengah menilai desakan penundaan dan penghentian Program Berani Cerdas dan Berani Sehat oleh Fraksi PDIP Sulteng hanya sebatas argumentasi di media yang tidak mendasar serta tidak menawarkan solusi.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua PHI Sulteng, Aulia Hakim. Menurutnya, “Desakan Suryanto dari Fraksi PDIP untuk menghentikan Program Berani Cerdas dan Berani Sehat adalah hal yang tidak mendasar dan terkesan fatalis. Selain itu, sikap Saudara Suryanto juga bertentangan dengan sikap DPP PDIP yang memiliki visi pengentasan kemiskinan. Sehingga jika dibalik pertanyaannya, mengapa baru sekarang meminta ditunda atau dihentikan. Seharusnya analisa tersebut muncul sejak Anwar–Reny menjabat,” tegasnya.
Menurutnya, sikap kritis Suryanto patut diapresiasi, namun argumentasi untuk menghentikan program tersebut bukanlah solusi. Ia menilai, saat ini terdapat ribuan masyarakat Sulawesi Tengah yang tengah bergantung pada program pemerintah tersebut.
Aulia yang merupakan tokoh politik dari daerah pemilihan Banggai bersaudara ini menilai, seharusnya Suryanto dapat memberikan kajian yang komprehensif terhadap setiap program “Berani” yang dijalankan Gubernur Sulawesi Tengah. Ia menegaskan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan merupakan persoalan mendasar di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, sehingga tidak seharusnya dihentikan, melainkan diperbaiki jika terdapat kekurangan.
Ia mencontohkan, dalam Program Berani Cerdas yang saat ini berjalan masih terbuka secara umum dan belum menggunakan skema prioritas dan nonprioritas. Hal tersebut, menurutnya, perlu segera diperbaiki oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk penataan ulang data penerima manfaat agar lebih tepat sasaran.
Begitu pula pada konteks SMA sederajat, Aulia menyebut Gubernur telah mengeluarkan surat edaran tentang penghapusan pungutan biaya pendidikan. Kebijakan tersebut, menurutnya, perlu dievaluasi untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik di setiap sekolah.
“Kalau pun program itu ditunda atau dihentikan, bagaimana nasib mahasiswa dan masyarakat Sulawesi Tengah yang telah bergantung pada pembiayaan kuliah dan layanan kesehatan yang ditanggung pemerintah saat ini? Seharusnya pemerintah memberikan solusi atas tantangan tersebut,” ujarnya.
PHI kemudian memberikan sejumlah saran, di antaranya evaluasi penerima manfaat Program Berani Cerdas dengan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan prioritas pada masyarakat sangat miskin atau kelompok 10 persen terbawah (desil 1 dan 2).
Aulia juga mengutip pernyataan Gubernur Anwar Hafid bahwa angka kemiskinan di Sulawesi Tengah berada di kisaran 10 persen dari total sekitar 3,7 juta jiwa penduduk.
Menurutnya, langkah tersebut dapat dioptimalkan dengan membentuk tim khusus pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Tengah yang bertugas menyusun skema integrasi program Berani Cerdas dan Berani Sehat.
Selain itu, tim tersebut juga dapat memproyeksikan kondisi riil di lapangan, seperti meningkatnya jumlah pasien di rumah sakit daerah yang belum diimbangi dengan kesiapan sumber daya tenaga kesehatan.
“Hal tersebut bisa menjadi solusi atas evaluasi program-program Berani Gubernur Anwar Hafid, sehingga kita tidak mengorbankan masyarakat akibat kebijakan yang tidak tepat. DPRD dan Pemprov Sulteng harus mampu memberikan jawaban yang solutif di tengah situasi yang kompleks,” tutupnya.**
