PALU, MAL – Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, kembali memimpin rapat kerja percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kota Palu yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bappeda Kota Palu, Selasa (09/06).
Rapat tersebut dihadiri Ketua TP PKK Kota Palu, Diah Puspita, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, dr. Rochmat Jasin, para camat se-Kota Palu, serta sejumlah pemangku kepentingan yang selama ini terlibat dalam upaya penanganan stunting.
Wakil Wali Kota Palu, Imelda, menegaskan, bahwa keberhasilan program penurunan stunting tidak hanya bergantung pada perencanaan dan pelaporan, tetapi juga memerlukan keterlibatan langsung seluruh pihak di lapangan untuk memastikan setiap anak memperoleh hak atas gizi yang cukup dan berkualitas.
Menurutnya, identifikasi penyebab stunting harus dilakukan secara menyeluruh melalui pemantauan langsung terhadap kondisi keluarga dan anak-anak yang menjadi sasaran program.
Karena itu, Imelda mendorong perangkat daerah, kader kesehatan, dan unsur terkait untuk lebih aktif melakukan kunjungan ke masyarakat maupun sekolah-sekolah.
“Kita perlu melihat langsung kondisi anak-anak yang menjadi perhatian kita. Dengan turun ke lapangan, kita bisa mengetahui persoalan yang sebenarnya dan menentukan langkah penanganan yang tepat,” ujarnya.
Dia juga menyoroti pentingnya peran keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak.
Dirinya menilai edukasi mengenai pola asuh dan pola makan sehat harus terus diperkuat agar orang tua memiliki pemahaman yang baik mengenai kebutuhan gizi anak.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan nutrisi tidak hanya bergantung pada program bantuan makanan tambahan, tetapi juga harus didukung oleh kebiasaan makan sehat yang diterapkan dalam keluarga setiap hari.
Selain penguatan intervensi, dia meminta seluruh pihak meningkatkan kualitas pendataan dan pelaporan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Kata dia menginginkan perkembangan penanganan stunting di setiap wilayah dapat dipantau secara berkala melalui laporan yang disampaikan setiap minggu.
“Data yang baik akan membantu kita melihat perkembangan secara nyata dan menentukan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Karena itu, pencatatan dan pelaporan harus dilakukan dengan benar dan konsisten,” tuturnya.
Berdasarkan laporan yang dipaparkan dalam rapat, upaya percepatan penurunan stunting di Kota Palu menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Sejumlah wilayah mengalami penurunan jumlah kasus yang cukup signifikan, di antaranya Kecamatan Palu Utara dengan 24 kasus dan Kecamatan Palu Barat dengan 27 kasus, yang tercatat sebagai wilayah dengan angka baduta stunting terendah.
Meski demikian, perhatian khusus masih perlu diberikan kepada beberapa kecamatan dengan jumlah kasus yang relatif tinggi.
Kecamatan Mantikulore tercatat memiliki 132 kasus baduta stunting, sementara Kecamatan Tatanga sebanyak 85 kasus.
Menanggapi hal tersebut, Ketua TP PKK Kota Palu, Diah Puspita, mengingatkan pentingnya keseragaman dan akurasi data yang dimiliki seluruh pihak.
Menurut Diah, perbedaan data antara laporan administrasi dan kondisi riil di lapangan dapat menghambat efektivitas program penanganan stunting.
Diah menekankan bahwa pengawasan dan pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan agar setiap intervensi yang diberikan benar-benar menjangkau sasaran yang membutuhkan.
Diah juga mengajak seluruh perangkat daerah, kader kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sehingga seluruh program penanganan stunting dapat berjalan secara terpadu. ***
