JAKARTA – Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) LKPj Gubernur Sulteng, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (22/04)
Kunker dikhususkan ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Bina Keuangan Daerah, dan Bina Administrasi Kewilayahan.
Rombongan DPRD Sulteng diterima Kasubbid Wilayah IV, Dit FKDH dan Dirjen Otda, Muji dan beberapa pejabat Dirjen Bina Keuangan Daerah, di lantai 5 Gedung H Kemendagri, Jakarta.
Ketua Pansus LKPj, Suryanto, menyampaikan, pertemuan tersebut sangat baik karena banyak hal yang belum diketahui dan kini menui titik terang.
Suryanto menegaskan bahwa akan kembali melakukan kunker ke Kemendagri pada bidang yang lebih spesifik, baik terkait dengan masalah keuangan, pembangunan daerah, dan sebagainya.
“Segera dikomunikasikan kembali agar menjadi referensi pansus untuk dimasukan ke hal-hal yang telah menjadi stressing DPRD,” ujarnya.
Wakil Ketua I DPRD Sulteng, Arus Abdul Karim juga menyampaikan bahwa ada beberapa informasi yang telah didapat dari pertemuan tersebut.
“Segera kita tindaklanjuti terkait permasalahan-permasalahan yang ada yakni terkait dengan masalah Daerah Otonom Baru (DOB), terkait aset, dan juga terkait proyek multi years,” ujarnya.
Dari pertemuan tersebut, diakui masih ada beberapa pertanyaan pihak DPRD yang belum mendapatkan jawaban lebih konkret karena penjabat yang menerima bukan pengambil kebijakan.
Pihak Kemendagri berharap kepada pansus agar dapat melakukan kunker kembali.
Selain Arus Abdul Karim dan Suryanto, turut hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua III Muharram Nurdin dan beberapa anggota pansus, seperti Sri Indraningsih Lalusu, Yus Mangun, Sonny Tandra, Alimuddin Pa’ada, Nasser Djibran, dan Zainal Abidin Ishak.
Ada pula Hasan Patongai, Huisman Brant Toripalu, Ismail Junus, Moh Nur Dg Rahmatu, Aminullah BK, Irianto Malingong, Elisa Bunga Allo, Ady Pitoyo, Sri Atun, Winiar Hidayat Lamakarate, dan Rosmini A. Batalipu. *
