PALU – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berkomitmen mengawal arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya pada penguatan fiskal dan efektivitas program prioritas.
Hal ini diutarakan Ketua DPRD Sulteng, H. Mohammad Arus Abdul Karim pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulteng Tahun 2027, di Palu, Senin (27/04).
Arus Abdul Karim menyampaikan, musrenbang bukan sekadar agenda rutin, tetapi ruang strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Musrenbang ini adalah perintah undang-undang, sekaligus ruang dialog untuk menyatukan visi dan misi pembangunan daerah agar benar-benar berpihak pada kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Lanjut dia, perencanaan pembangunan tahun 2027 harus selaras dengan RPJMD 2025–2029, termasuk mendukung sembilan program prioritas pemerintah daerah atau yang dikenal dengan program “Berani”.
Menurutnya, DPRD memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan tetap berada pada koridor kebutuhan masyarakat, melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Kami memastikan pokok-pokok pikiran DPRD yang dihimpun melalui reses dan kundapil menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, DPRD juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Arus mendorong perangkat daerah untuk lebih proaktif menggali potensi sumber pendapatan berbasis data yang akurat.
Selain itu, ia mengingatkan agar belanja daerah dilakukan secara terukur dan berbasis hasil.
“Pengelolaan anggaran harus bergeser dari sekadar money follow function menjadi money follow program dan program follow result,” jelasnya.
DPRD juga memberikan perhatian pada sektor strategis, seperti pendidikan dan kesehatan. Program “Berani Cerdas” dan “Berani Sehat” dinilai telah memberikan dampak positif, namun perlu diperluas jangkauan dan kualitas pelayanannya.
Di sisi lain, DPRD turut mendorong keadilan fiskal nasional melalui inisiatif pembentukan forum DPRD daerah penghasil nikel dari lima provinsi.
“Kami telah menginisiasi forum DPRD penghasil nikel agar daerah mendapatkan Dana Bagi Hasil yang lebih adil dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Arus mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi demi menghasilkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Musrenbang RKPD 2027 ini dihadiri oleh Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Sulteng, kepala daerah kabupaten/kota, serta unsur Forkopimda dan instansi vertikal. ***
