MAMUJU, SULBAR – Upaya memperkuat sinergi lintas daerah dalam penanganan isu sosial menjadi fokus utama kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Pertemuan yang berlangsung di Mamuju, Kamis (23/04) ini menitikberatkan pada kolaborasi program penanggulangan kemiskinan, stunting, serta pemberdayaan masyarakat adat.

Rombongan Komisi IV DPRD Sulteng yang dipimpin Sekretaris Komisi, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, disambut Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama jajaran perangkat daerah terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulbar menegaskan bahwa arah pembangunan daerahnya kini difokuskan pada sektor yang berkelanjutan, khususnya pertanian dan perkebunan.

Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi birokrasi untuk mendukung kinerja pemerintah.

“Kami lebih memilih fokus pada sektor pertanian dan perkebunan. Pertambangan dalam jangka panjang berisiko merugikan lingkungan, ditambah lagi proses perizinannya kini terpusat di Jakarta,” ujar Suhardi Duka.

Selain itu, Pemprov Sulbar memperkenalkan pendekatan baru dalam program sosial melalui “Panca Daya” dan “PASTI PADU” yang menitikberatkan pada integrasi penanganan kemiskinan dan stunting.

Kebijakan ini juga menyasar Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan pendekatan pemberdayaan, menggantikan pola bantuan langsung tunai.

“Kalau sebelumnya bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai, sekarang kami arahkan ke pemberdayaan masyarakat agar lebih berkelanjutan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Komisi IV DPRD Sulteng menyampaikan bahwa daerahnya juga tengah menjalankan program prioritas “9 Berani” sebagai strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mereka melihat adanya peluang besar untuk menyinergikan program antarprovinsi, khususnya dalam isu stunting dan penguatan kapasitas masyarakat adat.

“Pertemuan ini menjadi ruang penting untuk saling belajar dan menyelaraskan program, terutama dalam penanganan stunting dan pemberdayaan masyarakat,” ungkap Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah.

Tidak hanya sektor sosial, delegasi Sulteng juga mendorong kolaborasi di bidang kebudayaan. Mereka menilai pengembangan seni tradisional perlu dilakukan secara kreatif agar tetap diminati generasi muda, termasuk melalui pertukaran konsep dalam perayaan hari jadi daerah.

Kunjungan ini diikuti sejumlah anggota Komisi IV DPRD Sulteng, di antaranya Mariam Tamoreka, Dr. I Nyoman Slamet, Aristan, Sri Atun, Rahmawati M. Nur, Awaluddin, dan Baharuddin Sapi’i. ***