PALU – Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Sulawesi Tengah menghadapi penurunan dukungan anggaran pada tahun 2026. Hibah yang sebelumnya tercantum dalam DIPA Januari 2026 dipastikan terpangkas akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulteng, Muksin Pakaya, mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab hilangnya alokasi anggaran tersebut. Ia menjelaskan, dirinya baru menjabat setelah pengesahan anggaran dilakukan.
“Saya baru dilantik setelah anggaran disahkan, sehingga belum mengetahui secara rinci alasan anggaran itu tidak lagi tercantum. Untuk hal ini, sebaiknya dikonfirmasi ke BPKAD Sulteng,” ujar Muksin, Selasa (28/4).
Ia menambahkan, Kwarda Pramuka merupakan organisasi yang aktif dalam pembinaan generasi muda, sehingga tetap layak mendapatkan dukungan anggaran, meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulteng, A. Haris, menjelaskan bahwa pemangkasan terjadi akibat penurunan signifikan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.
Menurutnya, dalam penyusunan APBD 2026, pendapatan daerah mengalami penurunan hingga Rp1,2 triliun. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi secara menyeluruh di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Kwarda Pramuka.
“Efisiensi ini tidak bisa dihindari. Semua OPD terdampak. Bahkan, ada biro yang sebelumnya mengelola anggaran sekitar Rp2 miliar, kini hanya tersisa sekitar Rp150 juta,” jelas A. Haris.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memastikan tetap memberikan dukungan kepada Kwarda Pramuka melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT), meski jumlahnya diperkirakan tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.
“Kami tetap akan menganggarkan kembali, tetapi nilainya mungkin tidak sama. Ini merupakan konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran,” ujarnya.
Pemangkasan ini menjadi tantangan bagi Kwarda Pramuka Sulawesi Tengah dalam menjalankan program pembinaan generasi muda di tengah keterbatasan anggaran.
