PALU — DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), berkomitmen memperkuat peran pemangku adat sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan berbasis kearifan lokal.
Hal itu disampaikan dalam momentum Silaturahmi Akbar Pemangku Adat se-Sulawesi Tengah dan pelantikan Forum Komunikasi Pemangku Adat (FKPA), Selasa (14/04), di Palu.
Hadir pada kesempatan ini Wakil Ketua II DPRD Sulteng, Syarifudin Hafid, hadir bersama anggota DPRD Elisa Bunga Allo.
Syarifudin menekankan bahwa lembaga adat tidak hanya berfungsi menjaga tradisi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika pembangunan.
“Pemangku adat memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal, budaya, serta norma sosial yang menjadi identitas daerah. Di tengah arus modernisasi, keberadaan mereka tetap relevan sebagai pilar keharmonisan masyarakat,” ujar Syarifudin.
Menurutnya, pembentukan FKPA menjadi langkah penting dalam memperkuat koordinasi antar pemangku adat di Sulawesi Tengah.
Ia berharap, forum tersebut mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan lembaga adat, sehingga kebijakan pembangunan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal.
“Melalui forum ini, kita berharap terbangun komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang kuat antara pemangku adat dan pemerintah, sehingga setiap kebijakan tetap memperhatikan kearifan lokal,” tambahnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reny Lamadjido, unsur Forkopimda, kepala daerah se-Sulawesi Tengah, serta berbagai tokoh adat, agama, dan masyarakat. ***
