PALU – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu menggelar apel siaga Sensus Ekonomi (SE) 2026, di lapangan Kantor Wali Kota Palu, Kamis (04/06).
Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya pelaksanaan SE2026, di mana BPS Kota Palu menargetkan pendataan terhadap sekitar 61 ribu pelaku usaha yang tersebar di seluruh wilayah Kota Palu.
Kepala BPS Kota Palu, Agus Santoso, menjelaskan, apel siaga merupakan launching pelaksanaan sensus yang telah dipersiapkan sejak tahun 2025 melalui pengumpulan dan pemutakhiran data pelaku usaha dari berbagai sumber, termasuk instansi pemerintah, perbankan, dan sumber data lainnya.
Dari proses persiapan tersebut, BPS Kota Palu berhasil mengidentifikasi sekitar 61 ribu usaha yang akan menjadi sasaran pendataan.
“Pendataan lapangan secara door to door akan dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Apabila masih terdapat pelaku usaha yang belum berhasil ditemui, maka pendataan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan,” jelas Agus.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus, BPS Kota Palu menyiapkan 282 petugas pendataan, termasuk tujuh petugas khusus yang bertugas mendata usaha berskala besar.
Agus menjelaskan bahwa SE2026 mencakup seluruh jenis usaha yang ada di Kota Palu.
Kata dia, pendataan tidak hanya menyasar usaha yang memiliki tempat usaha fisik, tetapi juga usaha rumahan, usaha berbasis internet, pekerja kreatif digital, konsultan, hingga berbagai bentuk usaha lainnya yang masuk dalam klasifikasi lapangan usaha nasional.
“Semua pelaku usaha menjadi sasaran pendataan. Saat ini terdapat 22 kategori lapangan usaha yang menjadi cakupan sensus, termasuk usaha digital dan usaha berbasis internet yang saat ini terus berkembang,” katanya.
Menurut Agus, hasil sensus nantinya akan menghasilkan informasi mengenai jumlah usaha, karakteristik usaha, serta jumlah tenaga kerja pada masing-masing sektor ekonomi.
Menurutnya, data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan sektor-sektor yang membutuhkan perhatian, penguatan, maupun intervensi kebijakan.
“Misalnya jika sektor perdagangan menjadi sektor yang paling dominan di Kota Palu dan menyerap tenaga kerja terbesar, maka pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih besar melalui berbagai program penguatan usaha, pelatihan, maupun kebijakan lainnya,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pemindaian barcode secara simbolis oleh perwakilan pelaku usaha dan asosiasi usaha.
Kegiatan tersebut merupakan simbol pelaksanaan pendataan mandiri, di mana pelaku usaha dapat mengisi data usahanya sendiri melalui sistem yang telah disediakan oleh BPS.
Selain melalui pendataan mandiri, BPS juga menyiapkan metode pendataan menggunakan perangkat digital maupun formulir pendataan lapangan yang dilakukan langsung oleh petugas.
BPS Kota Palu mengimbau masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus yang datang karena seluruh petugas telah dibekali identitas resmi dan pelatihan khusus.
BPS juga memastikan bahwa data yang diberikan masyarakat bersifat rahasia dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
“Data yang kami kumpulkan dijamin kerahasiaannya dan murni digunakan untuk kepentingan Sensus Ekonomi 2026. Tujuan akhirnya adalah memberikan gambaran kondisi usaha di Kota Palu dan Indonesia sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih baik,” tutupnya.
Wali Kota Palu,Hadianto Rasyid, saat bertindak sebagai pembina apel siaga, mengatakan, data merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurutnya, SE2026 menjadi langkah strategis dalam menyediakan data yang dibutuhkan pemerintah untuk merumuskan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.
“Bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, data merupakan hal yang fundamental dalam mengarahkan kebijakan dan strategi pembangunan. Oleh karena itu, Sensus Ekonomi 2026 merupakan upaya yang sangat penting untuk membangun basis data yang dibutuhkan pemerintah dalam menyukseskan berbagai program pembangunan,” ujarnya. ***
