JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Rusdy Mastura menemui Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, di Jakarta, Kamis (19/01).
Kadatangan Gubernur tersebut dalam rangka menyampaikan perkembangan terakhir pasca peristiwa bentrok antar buruh di perusahaan nikel PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) Kabupaten Morowali Utara (Morut).
Tenaga Ahli Gubernur Sulteng, Muh Ridha Saleh yang dihubungi media ini dari Palu, mengatakan, kepada Menko Polhukam, Gubernur melaporkan situasi secara utuh dan menyeluruh terkait peristiwa pembakaran dan pengrusakan, bahkan jatuhnya korban jiwa di PT GNI, 14 Januari lalu.
“Prinsipnya, Pak Gubernur menyampaikan bahwa ia akan berupaya keras untuk segera memperbaiki dan menyelesaikan masalah dasar yang memicu bentrok tersebut, agar peristiwa serupa tidak terulang kembali,” terang Ridha Saleh.
Menurut Ridha Saleh, upaya yang dilakukan Gubernur tersebut adalah salah satu upaya bagaimana menjaga iklim investasi agar tetap berjalan baik di Sulawesi Tengah, sebagaimana yang menjadi keinginan Presiden.
“Karena biar bagaimanapun kita sedang menjadi perhatian internasional khususnya dalam kegiatan investasi,” ujarnya.
Gubernur menyampaikan pentingnya penyelesaian masalah di PT GNI, karena Sulteng adalah wilayah nomor dua terbesar investasi di Indonesia. Selain itu, investasi yang berlangsung di Morut itu adalah proyek strategis nasional.
Untuk itu, Gubernur juga sudah memerintahkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sulteng, untuk segera berkomunikasi dan memperbaiki semua aspek internal yang berhubungan dengan hak-hak buruh di perusahaan tersebut.
“Gubernur juga akan mengoordinasikan agar investasi itu bisa secara signifikan memberikan dampak positif kepada masyarakat di lingkar tambang. Masalah-masalah lain, seperti relasi sosial, lingkungan dan sebagainya juga menjadi konsen,” tambah Edhang, sapaan akrab mantan Komisioner Komnas HAM RI itu.
Menko Polhukam, Mahfud MD pun memberikan apresiasi atas upaya Gubernur tersebut dan mempercayakan sepenuhnya penanganan masalah yang terjadi di PT GNI kepada Gubernur. Setelah itu, Menko Polhukam akan mengambil tindakan selanjutnya setelah ada koordinasi kembali.
“Saya sendiri ditugaskan secara khusus oleh Gubernur untuk bertemu dengan Komnas HAM, baik perwakilan Sulteng maupun pusat. Kami sudah berdiskusi dan Komnas HAM sendiri akan melanjutkan investigasi mereka agar ada pandangan yang lebih independen terkait masalah ini,” jelasnya.
Pihaknya juga tetap meminta kepada Komnas HAM agar tetap objektif melihat permasalahan yang ada, sembari berharap agar Komnas HAM mengeluarkan komendasikan kepada setiap perusahaan asing yang beraktivitas di Indonesia agar berpegang teguh pada prinsip-prinsip bisnis dan hak asasi manusia sebagaimana yang sudah dikeluarkan oleh PBB. (RIFAY)
