Fitri tak bisa menyembunyikan gundah di benaknya. Air mukanya menunjukkan itu. Mimik kecewa tak bisa ia tahan ketika anak buah sebuah kapal kayu yang baru saja sandar di pelabuhan desanya, menyampaikan tak ada surat yang ditujukan untuk dirinya.
Petang itu adalah tepat sebulan sejak kakak laki-laki satu-satunya meninggalkan desa, demi mengubah nasib di seberang pulau. Juga tepat di pekan ketiga sejak ia mengirim surat untuk sang kakak.
Entah surat yang ia kirim sudah tiba atau belum. Namun yang pasti, balasan kabar tak kunjung datang. Padahal ia ingin segera tahu, bagaimana kabar kakaknya di kota, apakah sudah dapat kerja yang layak atau belum. Apakah ia sehat atau sedang menderita?
Kepastian nasib kakaknya baru ia terima, ketika kapal yang sama bersandar kembali di pelabuhan desa, tepat di pekan berikutnya.
Sementara itu, di sebuah kantor desa, seorang kades perempuan Sri Wahyuni Panjili juga nampak gelisah. Ia nyaris tak mampu bertahan dengan jabatan itu, karena kerap dihadapkan pada situasi yang serba sulit.
Warga datang silih berganti, menanyakan kapan bantuan pemerintah yang mereka nantikan akan cair. Desakan warga harus dijawab pasti, sementara kepastian yang diharapkan juga belum ada di tangannya.
Sri tak bisa serta-merta memberikan jawaban, ia bersama perangkat desa lainnya harus membuat banyak alasan agar warganya tenang untuk sementara.
Persoalan ini bukan sekali ia hadapi. Data warga calon penerima bantuan baru sepekan sebelumnya dikirim ke kabupaten melalui surat. Ia harus menunggu kabar dari tingkat pemerintahan di atasnya, sementara warga terus berharap bantuan segera sampai ke tangan mereka.
Jarak dan lambatnya arus informasi membuat urusan administratif yang seharusnya bisa dibuat sederhana, terasa panjang. Untuk mengetahui perkembangan data atau memastikan tindak lanjut pengajuan, pemerintah desa harus menunggu surat dan informasi berjenjang melalui kecamatan.
Di tengah serba terbatasnya akses informasi dan transportasi, Sri kerap dihadapkan pada dua sisi, antara harapan warga yang mendesak dan proses birokrasi yang tak bisa ia percepat sendiri.
Ini gambaran kondisi yang dialami Fitri dan kepala desa di Pasokan, Kecamatan Walea Besar, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Tak cuma Fitri dan kades Sri, sebelum tahun 2020, warga desa lain juga harus banyak bersabar untuk menunggu kabar dan mengetahui lebih banyak informasi tentang dunia luar.
Kabar dari keluarga yang tinggal di pulau lain, dahulu bukan sesuatu yang bisa diterima dalam hitungan detik oleh warga Desa Pasokan. Kabar apapun itu harus ditunggu. Bahkan untuk berbagi informasi dengan warga, perangkat desa pun kerap mendatangi rumah satu per satu.
Fitri ingat betul bagaimana terbatasnya komunikasi dan susahnya berbagi kabar dengan kerabat di luar pulau, bahkan antar warga di satu desa.
“Kalau ada kegiatan atau ingin menyampaikan informasi kepada warga, kami biasanya harus berkunjung langsung ke rumah masing-masing. Komunikasi jarak jauh belum mudah dilakukan,” tuturnya kepada Media Alkhairaat, Selasa (20/10/2026)
Tapi keadaan itu telah berubah. Lembaran kertas surat kini bukan lagi sarana utama untuk berbagi kabar dan informasi dengan saudara di seberang pulau. Telepon genggam, bahkan smartphone berinternet yang dulunya barang langka di Pasokan, sudah banyak di genggaman warga. Bahkan anak kecil pun banyak memilikinya.
Sebuah panggilan video dapat mempertemukan keluarga yang terpisah jarak. Pesan melalui WhatsApp grup juga sangat membantu pemerintah desa berkomunikasi dan menyampaikan kabar penting pada masyarakatnya.
Sinyal internet telah membuka jalan bagi warga untuk mencari tahu harga hasil perkebunan, membaca informasi cuaca, hingga berbelanja tanpa harus selalu bepergian ke daerah lain.
Bagi masyarakat di kota besar, perubahan ini mungkin terlihat sederhana, bahkan tak berarti apa-apa. Namun, bagi warga Pasokan yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), hadirnya jaringan telekomunikasi adalah jendela dunia yang dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana sebenarnya yang terjadi di luar sana.
Ini pula yang mengubah cara mereka berkomunikasi, memperoleh informasi, dan menjalani aktivitas sehari-hari.
“Yang paling terasa itu komunikasi menjadi lebih mudah. Kami bisa menghubungi keluarga dengan lebih mudah, termasuk keluarga yang berada di luar pulau. Sekarang video call juga sudah lancar,” kata Fitri.
Baginya, jaringan internet bukan semata-mata tentang teknologi. Konektivitas dunia digital ini telah menjadi sarana untuk menjaga hubungan keluarga, mempercepat urusan, dan memperluas pengetahuan yang sebelumnya sulit dilakukan.
Tower Telekomunikasi Membuka Wawasan Ekonomi Warga
Sama dengan Fitri, Kepala Desa Pasokan, Sri Wahyuni Panjili juga merasakan perubahan nyata, sejak infrastruktur telekomunikasi mulai hadir di desanya tahun 2020-an.
Sri, yang mulai menjabat sebagai kepala desa pada awal Maret di tahun itu, sedikit menceritakan bagaimana jaringan internet bisa sampai masuk di wilayah desanya.
Kala itu, pihak Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) datang mencari lahan untuk pembangunan tower telekomunikasi. Mengingat lahan desa yang masih sangat luas dan mencukupi, Sri tak berpikir panjang langsung bergerak menemui perangkat desa dan sejumlah warga, kemudian menyediakan tanah untuk lokasi pembangunan infrastruktur tersebut.
Memang, tower telekomunikasi yang diharapkan segara berdiri, belum bisa terealisasi pada tahun yang sama. Baru pada Juni 2020, salah satu provider telekomunikasi datang dan membangun tower yang dikenal masyarakat sebagai tower Merah Putih. Pada 2021, menurut Sri, telah terdapat dua tower telekomunikasi di wilayah tersebut.
Terbangunnya infrastruktur inilah yang menandai awal perubahan bagi masyarakat yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses informasi.
“Dulu kalau mau menjual hasil pertanian harus secara langsung dan fisik. Sekarang dengan adanya tower telekomunikasi, masyarakat cukup mencari informasi melalui media sosial WhatsApp atau Facebook. Mereka sudah bisa mengetahui harga komoditas yang akan dijual dan bisa membandingkan harga daerah satu dan lainnya,” ujar Sri.
Sebelumnya, lanjut Sri, warga yang ingin mengetahui harga atau menjual hasil pertanian harus mendatangi Ampana, Gorontalo, atau daerah lain. Perjalanan tersebut membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga.
“Sulitnya informasi juga bikin warga kami sulit membandingkan harga sebelum memutuskan menjual hasil kebun,” jelasnya.
Meski akses internet tidak serta-merta menghilangkan seluruh hambatan ekonomi, tapi warga Pasokan sudah memiliki pilihan yang lebih luas untuk mencari informasi sebelum mengambil keputusan.
“Pengetahuan mengenai harga komoditas dapat membantu mereka mempertimbangkan waktu dan tempat penjualan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada informasi yang terbatas,” katanya.
Bagi sang kades, perubahan dari pola komunikasi tidak hanya dirasakan dalam kehidupan rumah tangga dan geliat ekonomi di desa yang memiliki sekitar 432 kepala keluarga itu. Di kantor desa, jaringan telekomunikasi juga ikut mengubah cara pemerintah melayani masyarakat.
Menurut Sri, jika dulunya keluhan dari warga harus disampaikan secara langsung dengan mendatangi rumah perangkat desa, maka kini hanya dengan mengetik teks di WhatsApp, keluhan-keluhan itu langsung bisa diketahui dan ditindaklanjuti.
Tak hanya itu, lanjut Sri, komunikasi sesame lembaga pemerintahan juga menjadi lebih cepat karena informasi dapat dikirim melalui aplikasi.
“Dulu kalau ada surat dari kabupaten atau provinsi, ke kecamatan dulu, baru diteruskan ke kami. Itu lumayan lama. Tapi sekarang tidak lagi. Hari ini kami bisa menggunakan aplikasi dan langsung terhubung, bahkan ke kementerian di Jakarta sekalipun,” jelasnya.
Berbagai aplikasi pemerintahan, termasuk yang berkaitan dengan pemutakhiran data desa dan program pemerintah, kini dapat diakses secara daring. Bagi aparatur desa, keadaan ini sangat membantu mempercepat pertukaran informasi dan pelaksanaan pekerjaan administratif.
Tak hanya kalangan orang tua atau perangkat desa, manfaat lainnya juga dirasakan anak-anak sekolah yang membutuhkan informasi pembelajaran. Internet dengan gampang bisa memberikan akses bahan belajar dan pengetahuan yang tidak selalu tersedia di lingkungan sekitar mereka.
Peluang Baru, Tantangan Baru
Meskipun membawa banyak kemudahan, perkembangan pola komunikasi juga menghadirkan tantangan tersendiri, khususnya bagi pemerintah desa. Sri mengakui, pedagang lokal menghadapi persaingan yang semakin besar karena masyarakat dapat membeli barang melalui platform digital seperti TikTok dan Shopee.
“Dampak negatifnya ada. Pedagang yang sebelumnya maju karena hanya mereka yang menjual barang di sini, sekarang menghadapi persaingan karena masyarakat bisa mengakses TikTok dan Shopee. Mereka bisa berbelanja melalui Shopee yang harganya terkadang lebih murah,” katanya.
Tantangan lain muncul dari akses terhadap judi online (judol) dan pinjaman daring. Sebagian warga yang sebelumnya tidak mengenal aktivitas tersebut kini dapat mengaksesnya melalui internet. Akibat buruknya, terdapat 16 kepala keluarga yang bantuannya terhapus setelah terindikasi aktivitas judi online.
Syukurnya, kata Sri, kondisi ini tidak berlangsung lama. Dengan pemahaman digital yang ada, pemerintah desa membantu warga yang meminta pendampingan untuk menghapus akun yang digunakan dalam aktivitas tersebut serta melakukan klarifikasi data melalui aplikasi pemerintah terkait.
Persoalan konektivitas juga belum sepenuhnya selesai. Sri mengatakan, sejumlah dusun masih mengalami kesulitan mendapatkan sinyal yang memadai. Gangguan jaringan juga kadang terjadi ketika pasokan listrik bermasalah.
Tantangan TBIG Menjaga Konektivitas
Di Desa Pasokan, membuka pintu konektivitas tentu bukan perkara sederhana. Bentang geografis dan akses menuju lokasi membutuhkan upaya yang berbeda dibandingkan dengan kawasan perkotaan.
Desa Pasokan yang berada di Kecamatan Walea Besar, wilayah Kabupaten Tojo Una-Una yang memiliki karakter geografis kepulauan dan pesisir. Kondisi ini semacam ini membuat akses menuju sejumlah lokasi bergantung pada ketersediaan jalur transportasi serta kondisi perjalanan darat dan laut.
Bagi penyedia infrastruktur telekomunikasi seperti Tower Bersama Infrastructure Group (TBIG), karakter geografis tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri, mulai dari pengangkutan material dan perangkat, mobilisasi tenaga teknis, hingga pemeliharaan fasilitas yang sudah beroperasi.
Sejauh ini, TBIG yang merupakan perusahaan induk Tower Bersama Group, memiliki lebih dari 24.300 site telekomunikasi yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
Chief Business Support Officer PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), Lie Si An, menjelaskan, kondisi geografis dan aksesibilitas merupakan tantangan utama dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah terpencil.
“Tantangan utamanya adalah kondisi geografis dan aksesibilitas lokasi. Selain itu, biaya operasional di wilayah kepulauan maupun daerah 3T relatif tinggi karena karakteristik dan tantangan logistiknya,” jelasnya kepada media ini.
Meski demikian, lanjut dia, TBIG tetap melakukan monitoring dan pemeliharaan infrastruktur secara berkala sesuai dengan standar operasional dan prosedur perusahaan.
Lie Si An menjelaskan, pemeliharaan dilakukan melalui dua pendekatan, yakni preventive maintenance atau pemeliharaan preventif untuk mengantisipasi gangguan, serta corrective maintenance atau pemeliharaan korektif ketika diperlukan perbaikan.
“Untuk lokasi dengan tantangan geografis dan kondisi cuaca tertentu, pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan situasi lapangan. Keselamatan kerja dan kepatuhan terhadap standar operasional tetap menjadi pertimbangan utama,” ujarnya.
Apabila terjadi gangguan, lanjut dia, penanganan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar operasional infrastruktur dapat segera dipulihkan.
Lie Si An menilai, keberadaan infrastruktur telekomunikasi dapat menjadi salah satu indikator berkembangnya potensi dan aktivitas masyarakat di suatu wilayah. Kebutuhan terhadap konektivitas menunjukkan adanya peluang ekonomi yang dapat terus berkembang.
Karena itu, kata dia, pemerataan konektivitas tidak cukup diukur dari jumlah menara yang dibangun.
“Keberlanjutan jaringan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menilai kemajuan infrastruktur digital,” katanya.
Selain menjalankan usaha penyediaan infrastruktur telekomunikasi, TBIG juga menyelenggarakan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Program tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Lie Si An menyebut, perusahaan juga berkontribusi melalui program kesehatan dan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di Nagekeo.
Program sosial tersebut melengkapi peran infrastruktur dalam mendukung kehidupan masyarakat. Meski dalam bentuk yang berbeda, keduanya berkaitan dengan upaya memperluas akses dan memperkuat kapasitas masyarakat, terutama di daerah yang menghadapi keterbatasan geografis maupun sosial ekonomi.
Kini Pasokan telah berubah, manfaat berdirinya tower telekomunikasi sudah terasa dalam kehidupan sehari-hari. Petani dapat mencari informasi harga tanpa harus selalu mendatangi daerah lain. Anak-anak memiliki akses lebih luas terhadap bahan pembelajaran. Warga dapat menghubungi keluarga di luar pulau melalui panggilan video, sementara perangkat desa bisa berkomunikasi dengan instansi pemerintah melalui aplikasi.
Namun semua itu tentu bukanlah tujuan akhir. Pekerjaan belum selesai, karena harapan akan hadirnya konektivitas tentu bukan semata-mata agar telepon genggam memperoleh sinyal lebih kuat. Karena selain terus memastikan akses tersebut semakin merata dan andal, penggunaan internet bagi warga juga perlu literasi yang kuat agar bisa memberikan manfaat yang lebih nyata.
