PALU, MAL – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Sulteng mengusulkan penetapan embarkasi antara untuk penyelenggaraan haji 1448 Hijriah/2027 Masehi.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, berharap usulan tersebut disetujui agar jemaah haji asal Sulteng tidak lagi harus menginap di Asrama Haji Balikpapan sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci.
“Kita doakan usulan embarkasi antara dikabulkan sehingga jemaah haji Sulawesi Tengah tidak usah lagi masuk asrama di Balikpapan,” kata Reny saat membuka Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Haji 1448 H/2027 M di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (21/10).
Jika disetujui, skema tersebut memungkinkan jemaah berangkat dari Bandara Internasional Mutiara SIS Al-Jufri Palu menuju Bandara Sepinggan Balikpapan sebagai embarkasi utama tanpa harus turun dan menginap di asrama haji di kota tersebut seperti dalam skema yang selama ini diterapkan.
Selain itu, proses pemeriksaan kesehatan jemaah asal Sulteng direncanakan dipusatkan di Asrama Haji Transit Palu sebelum keberangkatan.
Reny berharap usulan tersebut dapat meningkatkan kenyamanan jemaah sekaligus mempermudah proses penyelenggaraan ibadah haji.
Dalam rapat koordinasi yang sama, Reny juga menyampaikan usulan gubernur mengenai perubahan skema pembiayaan haji pada 2027. Skema yang sebelumnya membebankan 60 persen biaya kepada pemerintah provinsi dan 40 persen kepada pemerintah kabupaten/kota diusulkan menjadi 40 persen ditanggung provinsi dan 60 persen oleh kabupaten/kota.
Perubahan itu didasarkan pada pertimbangan bahwa pemerintah provinsi menanggung pembiayaan untuk 12 kabupaten dan satu kota. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota masing-masing berfokus pada pembiayaan jemaah dari daerahnya.
Hasil pembahasan mengenai perubahan skema pembiayaan tersebut akan dilaporkan kepada gubernur sebelum ditetapkan melalui surat keputusan (SK) gubernur.
“Saya percaya dengan niat yang tulus, koordinasi yang kuat, dan tanggung jawab yang sungguh-sungguh, kita mampu mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik bagi masyarakat Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut diikuti Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Muklis, Kepala Kanwil Kemenhaj Sulteng, para sekretaris daerah kabupaten/kota, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, kepala bagian kesejahteraan rakyat kabupaten/kota, serta instansi terkait penyelenggaraan haji 2027.**
