PARIMO – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Pembak Parimo) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 tingkat kabupaten, menjadi tahapan strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun mendatang.
Ketua panitia, Karim S.IK, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum tahunan untuk menyempurnakan perencanaan pembangunan daerah. Proses ini mengintegrasikan usulan dari desa dan kecamatan, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD, agar selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.
“RKPD harus menjadi acuan utama dalam menentukan program prioritas, bukan sekadar dokumen administratif dalam penyusunan anggaran,” ungkapnya Senin (30/3)
Sementara itu, Wakil Bupati Parigi Moutong, H. Abdul Sahid, menekankan pentingnya Musrenbang sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, efektivitas dan ketepatan penggunaan anggaran sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan yang matang.
Dari sisi capaian, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan menurun dari 14,2 persen pada 2024 menjadi 13,51 persen pada 2025. Pertumbuhan ekonomi juga meningkat dari 3,59 persen menjadi 3,92 persen, dengan sektor pertanian tetap menjadi penopang utama.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut mengalami kenaikan dari 69,48 menjadi 69,99. Selain itu, angka stunting berhasil ditekan dari 28,5 persen pada 2023 menjadi 22,3 persen pada 2024.
Dalam arah kebijakan, pemerintah daerah tetap berfokus pada empat pilar pembangunan, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Program layanan kesehatan gratis, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan sektor ekonomi berbasis pertanian dan UMKM terus menjadi prioritas.
Adapun tema pembangunan RKPD 2027 yang diusung adalah “Akselerasi Penguatan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan di Bidang Pertanian yang Didukung Infrastruktur yang Merata.”
Tema tersebut menegaskan pentingnya peningkatan kualitas SDM sebagai penggerak utama sektor unggulan daerah.
Untuk mendukungnya, ditetapkan lima prioritas pembangunan, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan infrastruktur, hingga penguatan tata kelola pemerintahan.
Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar lebih selektif dalam menyusun program serta mengedepankan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Hilangkan ego sektoral, mari kita bergerak bersama demi kemajuan daerah,” tegasnya.
Musrenbang ini diharapkan mampu menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan serta memastikan arah kebijakan yang disusun tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

