Palu, MAL – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah telah resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 Sulawesi Tengah (SE2026) di Taman Vatulemo, Kota Palu, pada Ahad, 21 Juni 2024. Kegiatan ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat komitmen dan kolaborasi semua pihak dalam menyukseskan pendataan ekonomi yang akan memotret struktur perekonomian Indonesia hingga tingkat daerah.
Acara pencanangan ini diawali dengan senam bersama dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Turut hadir Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, Sekretaris Daerah Novalina, Inspektur Utama BPS RI Dadang Hardiawan, dan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah Daryanto. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tengah, kepala instansi vertikal, perwakilan asosiasi dan pelaku usaha, media massa, serta jajaran BPS dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota bersama mitra statistik juga turut memeriahkan.
Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Sulawesi Tengah, Gubernur Anwar Hafid membacakan deklarasi. Deklarasi tersebut merupakan komitmen dalam menjaga integritas, memperkuat sinergi, serta mendukung penyediaan basis data ekonomi yang berkualitas.
Dadang Hardiawan, Inspektur Utama BPS RI, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas dukungan yang diberikan dalam menyukseskan pelaksanaan SE2026. Ia menekankan bahwa dukungan dari pemerintah daerah merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat agar menerima kehadiran petugas sensus.
“Dukungan pemerintah daerah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menghasilkan data ekonomi yang berkualitas sekaligus membangun kepercayaan masyarakat untuk menerima kehadiran petugas sensus,” kata Dadang Hardiawan, Inspektur Utama BPS RI.
Lebih lanjut, Dadang menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan strategis yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Tujuannya adalah untuk memotret struktur dan karakteristik perekonomian Indonesia hingga tingkat daerah. Pendataan lapangan SE2026 ini akan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Untuk mensukseskan Sensus Ekonomi 2026 Sulawesi Tengah, BPS akan menerjunkan 3.210 petugas lapangan. Para petugas ini akan mendata sekitar 1,5 juta pelaku usaha di Sulawesi Tengah secara door to door. BPS Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat berpartisipasi aktif melalui gerakan TIR, yaitu Terima kedatangan petugas sensus, Isi data dengan benar dan lengkap, serta Rahasia data yang diberikan dijamin dan dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan pencanangan ditutup dengan kuis interaktif berhadiah yang melibatkan pengunjung Taman Vatulemo. Melalui rangkaian kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin mengenal Sensus Ekonomi 2026 dan berpartisipasi aktif dengan menerima petugas sensus serta memberikan data yang akurat demi terwujudnya data ekonomi berkualitas untuk Indonesia yang lebih maju.
Sebelumnya, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Daryanto, bersama petugas lapangan dan tim SE2026 Provinsi Sulawesi Tengah, juga telah melakukan pendataan langsung kepada Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di Rumah Jabatan Gubernur Sulteng. Pendataan tersebut adalah bagian dari persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Partisipasi Gubernur Sulawesi Tengah sebagai responden mencerminkan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap upaya penyediaan data ekonomi yang akurat dan berkualitas. Dalam kesempatan tersebut, petugas sensus melakukan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang tercakup dalam kuesioner Sensus Ekonomi 2026, guna memperoleh gambaran kondisi sosial ekonomi responden.
Gubernur Anwar Hafid mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Sulawesi Tengah untuk mendukung pelaksanaan SE2026. “Masyarakat dan pelaku usaha di Sulawesi Tengah harus mendukung pelaksanaan SE2026 dengan menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya,” kata Gubernur Anwar Hafid. Menurutnya, data yang berkualitas sangat penting untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
**
