Pemprov Sulteng Rapat Evaluasi MCP dan Tindak Lanjut SPI Tahun 2023

oleh -
Suasana Rapat Evaluasi MCP dan Tindak Lanjut SPI Tahun 2023, Serta Sosialisasi Program Kerja Tahun 2024, di Polibu, Senin (26/2) (FOTO : Istimewa)

PALU – Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Dra.Novalina, didampingi Plh. Kepala Inspektorat, Muh.Salim, danTim KPK pusat, memimpin rapat evaluasi MCP dan tindak lanjut SPI Tahun 2023, serta sosialisasi program kerja tahun 2024, di Polibu, Senin (26/2).

Pada kesempat itu, Novalina, menyampaikan ada 10 paket strategis yang akan di evaluasi di tahun 2024 ini. Karena adanya penurunan ditahun sebelumnya, tahun 2022 indeks SPI Sulteng mencapai 68,91 persen, sedangkan ditahun 2023 menurun menjadi 67,10 persen.

“Ini yang menjadi perhatian kita semua,” imbuhnya.

Selain itu, hasil evaluasi MCP Provinsi Sulteng tahun 2023 dari 14 kabupaten/ kota, indeksnya mencapai 70 persen. Antara lain, capaian MCP per area intervensi Provinsi Sulteng tahun 2023 perencanaan dan Penganggaran APBD 94.38 persen, pengadaan barang dan jasa 75,04 persen, perizinan 91,92 persen, pengawasan APIP 51,75 persen, manajemen ASN 45,29 persen, optimalisasi pajak daerah 43,43 persen, dan Pengelolaan BMD 88,38 persen.

Sekprov juga mengatakan, usulan dana pokok pikiran (Pokir) di tahun 2023 dan tahun 2024. Yaitu, tahun 2023 ada 28 Organsasi Perangkat Daerah (OPD) usulan 3.659 yang disetujui 2.392 anggaran Rp.198.610.000.000. Sedangkan tahun 2024 ada 29 OPD usulan 2.235 yang disetujui 1.336 anggaran Rp.142.071.000.000.

Kesempatan itu juga Kasatgas Dit. Korsup wilayah IV KPK, Tri Budi Rochmanto menyampaikan, Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, apalagi di kalangan Pemerintahan daerah maupun pusat. Saat ini total pelaku Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang telah ditangani KPK mencapai 1.436 kasus, di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun Pusat.

“Maka dari itu, pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, mari kita kelola dengan Baik keuangan, cegah Korupsi perbaikan sistem, perbaikan regulasi, pelaporan LHKPN, pelaporan Gratifikasi, pelaksanaan Stranas PK, dan Pengukuran/Assesment seperti (SPI,MCP.IPAK dan lain sebagainya,” pesannya.

Turut hadir Tri Budi Rochmanto – Kasatgas Dit.Korsup Wilayah IV KPK, Iwan Lesmana – Dit. Korsup wilayah IV KPK, Epa Kartika – Dit Korsup Wilayah IV KPK, Angelia – Dit. Korsup Wilayah IV KPK, Basuki Haryono – Dit. Korsup Wilayah IV KPK, para kepala OPD dan Stakehoulder terkait.

YAMIN