Oleh: Drs. Andi Azikin Suyuti, M.Si.

(Pemerhati Kebijakan Publik Sulawesi Tengah)

Dua tahun masa kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido, kita patut memberikan apresiasi jujur: hadir sebuah gebrakan progresif yang belum pernah dilakukan oleh kepemimpinan daerah sebelumnya.

Gebrakan itu terwujud melalui Program Beasiswa BERANI CERDAS. Dari 23.569 mahasiswa penerima manfaat pada semester ganjil 2025, angka tersebut melonjak drastis menembus 47 ribu mahasiswa pada tahun anggaran 2026. Alokasi anggaran beasiswanya mencapai Rp260,4 miliar, dan jika diakumulasikan dengan seluruh program pendukung pendidikan, nilainya menyentuh Rp355,2 miliar—atau setara 7,28% dari total APBD Sulawesi Tengah yang bernilai Rp4,7 triliun.

Pencapaian angka ini tentu bukan hal sepele. Di saat banyak pemerintah daerah masih berkutat pada wacana pembebasan SPP, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melangkah berani dengan menggratiskan Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara komprehensif, mulai dari jenjang S1, S2, S3, hingga dokter spesialis. Janji politik “Sulteng Nambaso — Satu Rumah Satu Sarjana” berhasil diterjemahkan menjadi instrumen kebijakan riil. Atas komitmen mengandalkan anggaran demi membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi anak daerah, Gubernur Anwar Hafid dan Wagub Reny Lamadjido layak mendapatkan simpati publik.

Namun, tanggung jawab moral seorang pemimpin tidak berhenti pada tindakan “membuka pintu akses”, melainkan memastikan mereka yang melangkah masuk dapat menyelesaikan studi dan pulang membawa perubahan nyata bagi daerah.

Di sinilah letak persoalan utamanya: kita membutuhkan narasi capaian fungsional sebagai pekerjaan rumah besar bagi keberlanjutan program BERANI CERDAS.

Papar narasi capaian secara kuantitatif memang telah tersaji secara transparan kepada publik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Drs. Firmanzah, telah menyajikan data akurat terkait jumlah penerima dan besaran anggaran. Namun, hal yang belum pernah kita temukan adalah narasi fungsionalnya: hendak diarahkan ke mana potensi 47 ribu calon sarjana ini kelak?

Inilah yang saya sebut sebagai “target fungsional yang hilang”.

Pertama, persoalan keselarasan bidang studi (link and match). Dari 47 ribu penerima tersebut, berapa proporsi mahasiswa keguruan yang disiapkan untuk mengisi kekurangan guru SD di pelosok wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) se-Sulawesi Tengah? Berapa banyak yang menempuh pendidikan kedokteran untuk memperkuat layanan Puskesmas di pelosok? Serta berapa rasio mahasiswa pertanian dan perikanan yang diproyeksikan untuk mengawal hilirisasi potensi daerah? Jika mayoritas penerima beasiswa menumpuk di wilayah perkotaan dengan program studi yang seragam, kita hanya sedang memproduksi ribuan pemegang ijazah baru, bukan menghadirkan solusi atas masalah daerah.

Kedua, keberlangsungan hidup mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Mari bersikap rasional dan objektif. Alokasi bantuan SPP untuk siswa kelompok desil 1–5 pada tahun 2026 hanya dialokasikan sebesar Rp1,75 miliar. Bantuan seragam bahkan mengalami penurunan signifikan, dari Rp5,09 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp1,78 miliar pada tahun 2026. Di sisi lain, anggaran sebesar Rp260 miliar dialokasikan untuk membiayai UKT secara general (sapu rata), termasuk bagi anak-anak dari keluarga yang tergolong mampu secara finansial.

Memang benar UKT mereka terbayar lunas. Namun, bagaimana nasib anak dari kelompok desil 1 yang harus merantau dan indekos di Kota Palu? Mereka membutuhkan biaya hidup kisaran Rp1,5 hingga Rp2 juta per bulan untuk sewa kamar, konsumsi, dan transportasi. Tanpa adanya jaminan fasilitas pendukung tersebut, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya putus kuliah secara diam-diam (drop out), atau lulus dengan capaian akademik ala kadarnya karena harus membagi fokus bekerja kasar demi bertahan hidup.

Ketiga, ancaman beban fiskal jangka panjang. Anggaran beasiswa ini melonjak hampir tiga kali lipat dalam kurun waktu satu tahun, dari Rp84 miliar menjadi Rp260 miliar. Jika pola rekrutmen kuota 25 ribu penerima baru setiap tahun terus dilanjutkan tanpa skema penyaringan (filter) yang ketat, maka dalam empat tahun ke depan daerah membutuhkan alokasi mendekati Rp500 miliar hanya untuk membiayai UKT. Kondisi ini berisiko mengunci ruang gerak APBD Sulteng.

Oleh karena itu, pandangan saya tegas: jangan pernah menghentikan program BERANI CERDAS, melainkan sempurnakan tata kelolanya.

Rekomendasi: Dari Skema General Menuju “NAMBASO Paket Lengkap”

Dua tahun pertama kepemimpinan dapat dirasionalkan sebagai fase akselerasi kuantitatif untuk membangun kepercayaan publik (public trust). Namun, dua tahun mendatang Pemprov Sulteng harus berani bertransformasi menuju fase fungsional: BERANI CERDAS NAMBASO.

Program NAMBASO harus dimaknai secara utuh sebagai intervensi penuntasan kemiskinan: Anak Miskin Bisa Sekolah dengan dukungan paket komprehensif. Bantuan tidak lagi sebatas pelunasan UKT, melainkan memadukan UKT + Asrama + Biaya Hidup + Uang Saku + Program Pembinaan. Skema terpadu ini difokuskan secara khusus kepada 10 ribu mahasiswa dari kelompok desil 1–5, dengan jaminan pendampingan hingga mereka menyelesaikan studi.

Jika pembebasan UKT bagi 47 ribu mahasiswa adalah sebuah kebanggaan pencapaian politik, maka melahirkan 10 ribu sarjana dari keluarga tidak mampu yang lulus tepat waktu, dibina dalam asrama daerah, serta kembali untuk mengabdi membangun desanya masing-masing adalah bentuk warisan sejarah (legacy) yang abadi.

Bagaimana langkah eksekusinya? Libatkan BUMD daerah, yakni PT Pembangunan Sulawesi Tengah yang saat ini sedang dalam proses penataan ulang oleh Gubernur. Berikan penugasan khusus kepada BUMD untuk mengelola Dana Abadi Pendidikan serta Asrama Nambaso. Sumber pendanaannya dapat dioptimalkan melalui alokasi dividen Bank Sulteng serta penyerapan dana CSR perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Sulteng, sehingga tidak seluruh beban keuangan ditumpukkan pada APBD.

Program BERANI CERDAS telah membuktikan keberaniannya melalui angka capaian 47 ribu penerima manfaat. Kini, saatnya Pemprov Sulteng membuktikan kecerdasan tata kelolanya untuk memastikan bahwa beasiswa ini benar-benar menjadi pengubah nasib dan pemutus rantai kemiskinan bagi anak-anak petani serta nelayan di Sulawesi Tengah.

Sudah terbukti berani, kini saatnya hadir lebih cerdas.