SOROWAKO – Tim Komisi Keamanan Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan inspeksi besar ke Bendungan Balambano PT Vale Indonesia Tbk, belum lama ini.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari proses pengkajian kelayakan perpanjangan izin operasional yang dilakukan setiap lima tahun sekali.
Anggota Komisi Keamanan Bendungan Kementerian PUPR, M Aries F. Firman, mengatakan, pihaknya mengecek lima aspek, yakni keamanan konstruksi, kelayakan teknologi, dampak sosial, dampak lingkungan, dan tata kelola operasional.
Setelah pengecekan permulaan, timnya melihat Bendungan Balambano dikelola dengan sangat baik oleh manajemen PT Vale.
Dia menjelaskan, setiap kali ada pemeriksaan periodik per lima tahun, selalu ada upaya perbaikan secara kontinyu salah satunya pemeliharaan mutu beton.
Aries menegaskan, sejauh visitasi di bendungan yang dibangun pada rentang tahun 1995-1999 ini, tidak ada hal signifikan yang menunjukan izin (operasi Bendungan Balambano) tidak bisa diperpanjang.
Meski demikian, kata Aries, apa yang disampaikan baru pengamatan visual. Setelah visitasi akan dilakukan diskusi mendalam tentang semua detail teknisnya.
“Kalau ada harus yang diperbaiki, tentunya kita berikan jangka waktu perbaikan, misalnya dua bulan atau tiga bulan. Jika melewati waktu, tentunya potensi kerusakan, bahkan kegagalan bendungan makin parah,” ujarnya.
Aries mengatakan, Bendungan Balambano merupakan salah satu bendungan dengan teknologi mutakhir di Indonesia yang dimiliki oleh perusahaan swasta.
Bendungan bertipe Roller Compacted Concrete (RCC) dengan daya tampung 31,5 Juta meter kubik ini, menurut Aries layak dijadikan percontohan bagi perusahaan lainnya.
Teknologi RCC yang diaplikasikan pada bendungan ini membuatnya lebih kokoh dan lebih cepat periode membangunnya.
“Bendungan ini layak jadi percontohan baik untuk milik swasta maupun milik pemerintah. Bendungan Vale ini bisa dijadikan contoh dari segi ketaatan dari inspeksi besarnya, ketaatan tindak lanjut hasil inspeksi besarnya, bukan hanya dalam rangka memenuhi aturan saja, tetapi mengamankan aset mereka. Tak hanya itu, tata Kelola bendungan PT Vale sangat bagus,” sebutnya.
Sementara, Kepala Balai Teknik Bendungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Duki Malindo mengatakan, pengalaman PT Vale selama puluhan tahun beroperasi tercermin dari implementasi operasi dan pemeliharaan keamanan bendungan-bendungannya.
PT Vale, menurut Duki lebih maju secara inovasi, teknis, dan non-teknis.
“Saya rasa apa yang dilakukan PT Vale layak menjadi percontohan dalam hal mengelola sumber daya energi utamanya bersumber dari air. Secara lingkungan baik. Kalau dibandingkan dengan yang lain, yah patut dijadikan percontohan di Indonesia bahkan luar negeri. Sejauh ini saya baru lihat yang terbaik di sini,” ungkap Duki.
Duki yang juga Sekretaris Komisi Keamanan Bendungan ini mengungkapkan,, nantinya hasil inspeksi besar ini akan dirapatkan bersama untuk menghasilkan rekomendasi ke Menteri PUPR untuk perpanjangan izin.
“Aspek penilaian mulai dari keamanan, situasi, administrasi, dan monitoring. Intinya performance bendungan secara keseluruhan. Jika sudah memenuhi seluruh aspek tersebut, maka akan dikeluarkan surat rekomendasi dari Menteri,” ungkapnya.
Kunjungan Komisi Keamanan Bendungan didampingi sejumlah leaders PT Vale dari Departemen Energy and Logistics antara lain Manager Hydro DAMS & Surveillance Anom Prasetyo, Senior Engineer Civil and Hydro DAM Survei Abdul Muis, dan Supervisor Operation of Hydro Plant Operation Irwan Nukuhaly.
Selain mengunjungi Bendungan Balambano, rombongan juga ke Bendungan Batu Besi dan Bendungan Karebbe. Mereka juga melihat fasilitas berupa ruangan di bendungan-bendungan di antaranya Upper Gallery, Power House, Control Room, dan Top DAM.
Direktur Energy and Logistics PT Vale Indonesia Tbk, Dahlan mengatakan, kunjungan tersebut sebagai ruang sinergitas untuk mengetahui hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan dalam hal peningkatan kualitas keamanan. Sekaligus memastikan bendungan PT Vale layak beroperasi.
“Perseroan senantiasa berkomitmen menjaga tata kelola operasional bendungan agar berfungsi sebagaimana mestinya, makanya aspek keamanan menjadi prioritas utama. Termasuk bendungan tersebut bisa berfungsi dengan maksimal,” terangnya. *
