Ini Catatan Kritis Ketua Fraksi PKS di Momen HUT ke-60 Sulteng

oleh -
Wiwik Jumatul Rofi'ah

PALU – Di usia ke-60 tahun Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun ini, masalah kemiskinan masih menjadi sesuatu yang butuh penangangan dan perhatian semua pihak, terutama bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng sendiri.

Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sulteng, Wiwik Jumatul Rofi’ah, mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah bagi gubernur saat ini. salah satunya, dibutuhkan inovasi yang lebih agresif lagi dalam rangka penanggulangan masalah kemiskinan.

“Sebelumnya kami menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, serta Dirgahayu Sulawesi Tengah yang tahun ini sudah memasuki usia 60 tahun. Momen HUT ini, hendaknya menjadi momen bagi kita semua, untuk mengevaluasi kinerja dan pengabdian kita untuk provinsi yang kita cintai ini,” katanya, Kamis (18/04).

Data yang dirilis BPN, menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Sulteng sejak 2021-2022 dan 2023 mengalami pasang surut.

Pada 2021, tercatat 404,44, lalu kemudian 2022 turun menjadi 388,36 dan pada 2023, kembali naik menjadi 395,66.

“Kita bicara data yang tentu saja berdasarkan fakta. Kondisi ini, sebenarnya agak miris ya, jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan Sulteng yang sudah dua digit, tetapi ternyata tidak memberikan dampak signifikan dalam menekan jumlah penduduk miskinnya,” kata Bunda Wiwik, sapaan akrabnya.

Yang juga menjadi sorotannya, angka kemiskinan ekstrim di Sulteng, yang masih berada di rata-rata nasional, atau di atas 3 persen.

Menurutnya, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739 per orang per hari atau Rp322.170 per orang per bulan.

“Yang juga menjadi sorotan kami, adalah perlunya upaya yang lebih baik lagi, dalam rangka perbaikan mutu pendidikan dan peningkatan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan dan program kesejahteraan masyarakat yang berkepanjangan. Bukan dalam bentuk yang pragmatis tapi tidak mendidik, misalnya bagi-bagi sembako, apalagi mendekati momen Pemilu atau Pilkada,” tandasnya. *