PALU – Ratusan tenaga honorer kategori dua (K2) dari beberapa daerah yang tergabung dalam Forum Honorer K21 (FHK21) Sulteng melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Sulteng, Senin (13/11).
Aksi itu dalam rangka mendesak pemerintah untuk memperjelas nasib para honorer. Sementara pemerintah sendiri sudah berkomitmen untuk memenuhi hak para pegawai honorer tersebut.
Mereka yang datang adalah para honorer, mulai dari guru Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan seterusnya.
Di DPRD, perwakilan FHK21 Sulteng diterima Sekretaris Komisi I Rusli Dg. Palabbi, Wakil Ketua Komisi III Muh Masykur, Asisten dan Kepala BPKAD Provinsi Sulteng.
“Sejak 2005 perjuangan ini sudah kami lakukan, namun sampai saat ini belum ada kejelasan dari pamerintah. Kami ini sudah ada yang belasan bahkan puluhan tahun bekerja sebagai tenaga honorer, tapi nasib kami tidak menentu,” kata perwakinan massa aksi.
Permasalahannya, kata dia, ada yang mengabdi tapi tidak pernah menerima gaji, ada pula yang digaji Rp200 ribu per bulan dan tidak ada standar kesejahteraan.
Dihadapan massa aksi, Pemprov Sulteng berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi itu ke pemerintah pusat, agar dapat diproses menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kami segera akan perbaiki pendataan semua tenaga honorer untuk selanjutnya dikirim ke pusat,” kata perwakilan Pemprov Sulteng.
Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Sulteng, Rusli Dg. Palabbi. Kata dia, pendataan ini penting, termasuk seluruh keterangan status dan tempat para honorer mengabdi selama ini.
“Karena memang hal ini terkendala dengan adanya UU ASN, yang mengatur soal persyaratan menjadi tenaga honorer,” katanya.
Ditemui usai menerima massa aksi, Wakil Ketua Komisi III, Muh. Masykur mengapresiasi perjuangan FHK21 Sulteng sebagai wadah penyaluran aspirasi seluruh tenaga honorer di Sulteng. Mengingat permasalahan ini sudah berlarut larut dan lama, Masykur meminta kepada Pemprov Sulteng untuk konsisten mengawal hal ini di tingka pusat.
“Sebab pengabdian dan dedikasi yang sudah diberikan oleh tenaga honorer tidak bisa dipandang sebelah mata. Tentunya, pemerintah juga tidak bisa mengabaikan pemenuhan hak mereka. Saya yakin, jika pelayanan pemerintahan tidak ditopang dengan keberadaan tenaga honorer maka tentunya tidak bisa berjalan maksimal,” katanya.
Apalagi, kata dia, mereka yang mengabdi di dunia pendidikan, mulai dari TK, SD, dan seterusnya.
“Di banyak sekolah justru tenaga honorer inilah yang banyak melakukan tugas-tugas belajar mengajar. Karena yang sudah pengawai negeri hanya bisa dihitung jari,” imbuhnya. (RIFAY)
