DONGGALA – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Donggala, Fany Sirey Mowar, mendorong Pemerintah Kabupaten Donggala untuk memberikan akses lebih luas kepada buruh perempuan.
Ia juga berharap adanya ruang bagi buruh perempuan untuk mendapatkan upah yang layak dan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.
“Kami melihat buruh perempuan hingga kini masih menghadapi standar ganda, baik dalam kesempatan kerja maupun dalam sistem pengupahan,” kata Fany, Jumat (01/05).
Meskipun ada upaya menyetarakan upah berdasarkan jenis kelamin, namun menurut Fany, perubahan yang terjadi masih belum terasa signifikan.
Legislator perwakilan Dapil III ini juga menyoroti tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur dan padat karya, yang sebagian besar mempekerjakan buruh perempuan.
“Saya berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret demi meningkatkan kesejahteraan buruh perempuan,” ucap dia.
Selain itu, Fany juga menyoroti masih adanya diskrimansasi dan kekerasan bagi perempuan dilingkungan kerjanya, di antaranya kekerasan fisik atau psikis, pelecehan seksual, pemberian upah yang rendah, perlakuan yang tidak manusiawi, jam kerja yang melebihi batas, dan lain-lain.
Lanjut Fany, banyak pengusaha yang masih kurang memperhatikan dan belum memenuhi hak-hak tenaga kerja perempuan, khususnya hak perlindungan sesuai kodrat, seperti cuti saat haid, hamil, melahirkan dan menyusui.
“Kondisi inilah yang menghambat peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan, sehingga kesenjangan gender dalam ekonomi dan ketenagakerjaan sampai saat ini masih cukup besar,” pungkasnya. ***
