PALU -Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulteng Farida Lamarauna mengatakan, hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) kabupaten kota di Sulteng ternyata belum berjalan maksimal. Penyebabnya ialah dari enam dimensi pengukuran hanya dimensi ke-enam yakni opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diinput kabupaten kota ke dalam sistem.
Hal ini diketahui Sekprov Novalina, saat mendengar laporan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulteng Farida Lamarauna, pada acara Bimbingan Teknis dan Penginputan Pengukuran IPKD kabupaten kota se Sulteng, di aula BRIDA pada Rabu (25/10).
Padahal lima dimensi yang lain, seperti Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, Transparansi pengelolaan keuangan daerah, Penyerapan anggaran dan Kondisi keuangan daerah mesti pula diinput di kabupaten / Kota agar mendapat hasil maksimal.
Sekprov Novalina meminta agar momen bimtek dimaksimalkan sehingga peserta dapat menginput dengan benar hal-hal yang dipersyaratkan dalam pengukuran IPKD.
“Dengan pengisian dokumen secara akurat dan tepat waktu, diharapkan dapat meningkatkan nilai capaian IPKD provinsi dan kabupaten kota se Sulawesi Tengah Tahun 2022 dari hasil capaian tahun sebelumnya,” ujar Sekprov Novalina, Rabu (25/10).
Sekprov juga meyakini bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah di Sulteng sudah lebih baik, dengan capaian opini WTP. Akan tetapi hal ini belum cukup tanpa pembuktian lain seperti IPKD.
“Saya yakin pengelolaan kita bagus tapi itu semua butuh pengakuan dari pemerintah pusat karena masyarakat butuh bukti,” ujar Sekprov.
Selanjutnya Kepala BRIDA diminta merekap data terakhir IPKD tiap kabupaten kota sebagai bahan Sekprov untuk mengevaluasi kinerja kabupaten kota.
“Apa yang dilakukan pemerintah pusat dalam mengevaluasi berbagai penyelenggaraan pemerintahan daerah, adalah wujud pengakuan eksternal terhadap hasil-hasil pengelolaan kita di daerah,” tandas sekprov.
Kegiatan berlangsung selama dua hari dengan agenda, hari pertama Bimtek dan hari kedua (Kamis besok) penginputan ke sistem.
Pengukuran IPKD akan menghasilkan tiga kategori kondisi pengelolaan daerah yakni, baik, perlu perbaikan, dan sangat perlu perbaikan.
Reporter: IRMA
Editor: NANANG
