PALU – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulteng dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun 2022, di ruang sidang utama DPRD Sulteng, Senin (29/11).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulteng, Dr Hj Nilam Sari Lawira SP, MP didampingi Wakil Ketua HM Arus Abdul Karim dan Wakil Ketua Muharram Nurdin. Sementara itu, pihak TAPD Sulteng sendiri dihadiri Ketua TAPD, Faizal Mang.
Sejak rapat dibuka, anggota Banggar langsung mencecar TAPD dengan berbagai pertanyaan terkait anggaran yang tertuang dalam RAPBD 2022, yakni adanya ketidaksesuaian antara jumlah anggaran yang dialokasikan dengan kegiatan.
Anggota Banggar, Zainal M Daud, mengungkapkan, ada ruas jalan di wilayah Buol yang mungkin hanya sesekali dilewati, tetapi tetap dianggarkan.
“Sementara itu, ada jalan poros utama dalam Kota Buol yang rusak, namun tidak masuk dalam daftar yang dianggarkan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Sulteng, Muharram Nurdin yang menyoroti alokasi anggaran pembelian komputer yang cukup fantastis di UPTD Museum.
Tak sampai di situ, Anggota Banggar lainnya, Zainal Abidin Ishak, mempertanyakan soal peningkatan PAD dari sektor pertambangan yang ada di Morowali, soal anggaran untuk infrastruktur, potensi pajak yang dinilai masih bisa dinaikkan.
Mantan Ketua DPRD Morowali itu juga mengingatkan antara potensi kerusakan lingkungan dari aktivitas pertambangan, dengan manfaat yang tidak sesuai.
Sementara itu, Sony Tandra juga menyampaikan beberapa catatan terkait beberapa hal yang juga dinilai tidak sesuai dalam hal penganggaran. Ia menyinggung soal potensi pajak yang cukup besar yang belum tergarap dengan baik, Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai tidak diperjuangkan, serta beberapa hal lain yang dianggap masih mengganjal.
Dinamika dalam rapat terlihat sesekali meninggi, tetapi suasana rapat yang dikendalikan Ketua DPRD dari Partai NasDem ini tetap berlangsung dinamis.
Suasana mulai mencair, ketika Ketua Komisi II, Yus Mangun mengurai satu persatu persoalan yang kini sedang digodok saat akan memasuki ambang deadline.
Kepala BPKAD Sulteng, Bahran, menjelaskan satu satu pertanyaaan dari anggota Banggar. Terkait besarnya anggaran perjalanan di Biro Kesra yang mencapai Rp5 miliar, menurutnya itu untuk perjalanan jemaah haji menuju embarkasi Balikpapan.
“Soal alat rekam KTP, soal pengamanan asset 100 hektar di lapangan GOR dan yang ada di STQ seluas 30 hektar, juga adanya peningkatan cash fisik pendapatan, maka itu bisa terjadi pergeseran jika dinilai mendesak,” tuturnya
Setelah mendengarkan penjelasan dari TAPD, akhirnya Banggar DPRD Sulteng menyatakan menerima postur Raperda APBD Sulteng Tahun 2022.
Selain dihadiri hampir seluruh anggota Banggar dan TAPD, rapat tersebut juga dihadiri Sekretaris DPRD Sulteng, Tuty Zarfiana SH, M.Si. (RIFAY)
