PALU, MAL – Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Palu mempertanyakan sejumlah isu nasional dalam Sarasehan Kebangsaan bersama Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, di Rumah Gadang, Jalan Kelinci, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Senin (9/11/2026).
Isu yang mengemuka dalam dialog tersebut antara lain dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta kritik dan penghinaan terhadap Presiden di media sosial.
Mahasiswa Universitas Tadulako (Untad) Palu, Muh. Yusri, mempertanyakan mekanisme hukum terhadap pihak yang diduga melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Menurutnya, jika dugaan tersebut terbukti, tindakan itu merupakan persoalan serius karena menyangkut keamanan negara.
Yusri juga menyoroti polemik ijazah Gibran. Ia mempertanyakan keabsahan ijazah yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan Wakil Presiden serta mekanisme penyelesaian persoalan tersebut melalui DPR.
Pertanyaan lain disampaikan mahasiswa Untad, Sahrul, yang menyoroti sikap DPR RI terhadap maraknya kritik dan penghinaan terhadap Presiden Prabowo Subianto di media sosial.
Menanggapi persoalan ijazah Wakil Presiden, Dosen Hukum Universitas Tadulako, Leli Tibaka, menjelaskan bahwa persoalan tersebut perlu ditempuh melalui mekanisme hukum yang sesuai, termasuk melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Leli, penerbitan dan pengesahan dokumen administrasi merupakan kewenangan pejabat tata usaha negara. Karena itu, keputusan yang berkaitan dengan persyaratan administrasi pencalonan juga perlu dilihat dari aspek hukum administrasi negara.
“Permohonan dari Bapak Subhan untuk menempuh jalur PTUN perlu dilihat, karena yang menetapkan dan mengesahkan ijazah tersebut adalah pejabat tata usaha negara. Termasuk keputusan KPU saat mengesahkan persyaratan ijazah SMA calon Wakil Presiden,” jelasnya.
Leli juga menanggapi dugaan penyadapan terhadap Presiden. Ia menilai, persoalan tersebut serius karena berkaitan dengan keamanan dan kehormatan kepala negara.
“Bagaimana mungkin seorang mantan Kepala Kepolisian Negara justru diduga melakukan kejahatan terhadap negara? Seharusnya aparat menjadi pelindung negara. Kejahatan terhadap bangsa dan negara merupakan persoalan yang sangat serius,” ujarnya.
Sementara itu, Longki Djanggola menanggapi pertanyaan mahasiswa mengenai kritik dan penghinaan terhadap Presiden di media sosial. Ia mengatakan, kritik terhadap pemimpin merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Longki, tidak seluruh masyarakat memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden. Karena itu, perbedaan pilihan politik juga berpengaruh terhadap munculnya beragam penilaian terhadap kepemimpinan Presiden.
“Sepanjang perjalanan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pasti ada saja masyarakat yang memberikan kritik. Itu hal yang wajar. Saat Pilpres, sekitar 70 persen masyarakat memilih Prabowo, sementara sisanya memiliki pilihan berbeda. Jadi, kritik dalam perjalanan pemerintahan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari,” kata Longki.
Meski demikian, Longki menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo masih berada di atas 65 persen berdasarkan hasil survei yang disampaikannya.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat masih memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan Prabowo.
