MOROWALI, MAL — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali mempertegas komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan memperketat pengawasan kawasan hutan dari aktivitas pembukaan lahan secara ilegal.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan arus investasi tetap berjalan tertib hukum serta melindungi hak-hak masyarakat dari klaim tanah sepihak tanpa legalitas yang sah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub, menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh investasi strategis yang masuk ke daerah.
Namun, kata dia, pelaksanaannya harus berjalan seimbang dengan perlindungan hak rakyat dan kepatuhan terhadap batas-batas kewenangan negara di sektor kehutanan.
“Kita mendukung seluruh investasi, di sisi lain juga harus kita mempertimbangkan hak-hak rakyat supaya seimbang. Kita ini bernegara, harus tahu mana batas kita dan mana batas kewenangan pemerintah,” kata Yusman.
Dalam kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Kawasan Hutan bersama PT Vale Indonesia Tbk pada 06/11/2026, Sekda mengingatkan bahwa larangan memasuki kawasan hutan lindung adalah keputusan mutlak negara.
Koordinasi telah dilakukan bersama Dinas Kehutanan Provinsi hingga pemerintah desa untuk mencegah perambahan hutan secara nekat.
“Aturan kehutanan itu jelas, hutan lindung tidak boleh dimasuki oleh siapa pun. Itu keputusan negara. Sumber daya mineral yang besar di Sulawesi Tengah ini adalah anugerah Tuhan yang harus kita kelola dengan baik,” katanya.
Sebagai langkah pengamanan, pemerintah telah mengunci tanggal batas pengakuan (cut-off date) pada 07/09/2026.
Ketetapan ini berlaku ketat pada area Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasional Blok-3 Bahodopi seluas 1.878,48 hektare berdasarkan bukti foto udara dan pendataan lapangan Tim Terpadu.
Bagi warga yang telah menggarap lahan secara sah sebelum tanggal tersebut, Pemkab Morowali memastikan adanya penggantian hasil panen atau modal usaha sesuai standar Keputusan Bupati. Namun, pembukaan lahan baru setelah tanggal batas dipastikan melanggar hukum dan tidak akan mendapatkan pengakuan apa pun.
Skema pengawasan kawasan hutan yang ketat ini rencananya akan diperluas ke seluruh kawasan industri dan wilayah lingkar tambang lainnya di Morowali. ***
