PALU, MAL – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tengah meminta evaluasi teknis dan kajian kesesuaian regulasi terhadap penebaran benih ikan nila di Danau Poso. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi ekosistem dan keberadaan ikan endemik di danau tersebut.
Kepala DKP Sulteng, Yopie M. Patiro, mengatakan penebaran ikan dapat bertujuan meningkatkan ketersediaan ikan konsumsi dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Namun, kegiatan tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik perairan, keberadaan spesies endemik, daya dukung lingkungan, serta ketentuan perundang-undangan.
“Khusus untuk Danau Poso, yang memiliki nilai ekologis penting, kami mendorong agar tidak dilakukan penebaran lanjutan sebelum ada evaluasi teknis dan kajian kesesuaian regulasi,” demikian penjelasan DKP Sulteng.
DKP Sulteng juga mendorong koordinasi dengan pemerintah kabupaten, instansi terkait, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan ikan endemik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah penebaran kembali ikan endemik, termasuk sidat, berdasarkan kajian ilmiah dan kesesuaian kondisi lingkungan.
Selain itu, diperlukan regulasi di tingkat kabupaten, baik berupa peraturan daerah maupun peraturan bupati, untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan Danau Poso secara berkelanjutan.
Terkait penebaran benih ikan nila di Pantai Siuri, Danau Poso, DKP Sulteng menjelaskan kegiatan tersebut merupakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Poso, bukan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Kegiatan itu juga tidak tercantum dalam rangkaian agenda resmi Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Poso.
Menurut penjelasan DKP Sulteng, Gubernur menghadiri kegiatan tersebut setelah diajak Bupati Poso ketika berada di daerah itu. Karena itu, pelaksanaan kegiatan penebaran benih ikan nila tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Poso.
DKP Sulteng menegaskan, kehadiran Gubernur dalam kegiatan tersebut tidak serta-merta menjadikannya program atau agenda Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Di sisi lain, pengembangan sektor perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetap perlu didorong. Budidaya ikan nila dapat diarahkan melalui sistem yang terkendali dan sesuai ketentuan, sehingga peluang ekonomi masyarakat tetap terbuka tanpa mengabaikan kelestarian sumber daya ikan.
DKP Sulteng menilai pengelolaan perikanan di Danau Poso harus mengedepankan kajian ilmiah, perlindungan spesies endemik, dan koordinasi antarpemerintah sesuai kewenangan masing-masing agar manfaat ekonomi dapat berjalan beriringan dengan keberlanjutan ekosistem danau.
