SIGI – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengajak masyarakat terlibat aktif mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan dan rekonstruksi jalan serta jembatan senilai Rp604,8 miliar yang mulai dikerjakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026.
Ajakan tersebut disampaikan Anwar Hafid saat memulai pelaksanaan Program Berani Lancar di Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Ahad (7/6).
Menurut Anwar, proyek infrastruktur yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus terbuka terhadap pengawasan publik agar kualitas pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Kalau ada pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, volumenya kurang, campurannya tidak bagus, laporkan. Itu uang rakyat, sehingga rakyat juga berhak mengawasi,” tegas Anwar Hafid.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengembalikan manfaat anggaran kepada masyarakat melalui pembangunan yang nyata.
“Ini bukan soal popularitas, bukan mencari simpati, dan bukan untuk dipuji. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang nyata,” katanya.
Program Berani Lancar tahun ini mencakup pembangunan dan rekonstruksi 24 paket pekerjaan jalan dan jembatan yang tersebar di sejumlah kabupaten di Sulawesi Tengah. Beberapa ruas prioritas yang akan ditangani antara lain Palu–Kulawi di Kabupaten Sigi, Simpang Lampasio–Muliasari di Kabupaten Tolitoli, Pape–Tomata dan Beteleme–Nuha di Morowali Utara, Tonusu–Meko dan Meko–Pendolo di Kabupaten Poso, serta sejumlah ruas strategis lainnya di Banggai, Banggai Kepulauan, Buol, Parigi Moutong, Morowali, Tojo Una-Una, dan Donggala.
Selain pembangunan jalan provinsi, program tersebut juga mencakup pembangunan akses jalan desa, pembukaan jalur baru antarkawasan, serta pembangunan dan penggantian jembatan yang selama ini menjadi penopang mobilitas masyarakat.
Anwar mengakui pembangunan tersebut dilaksanakan di tengah kondisi fiskal yang cukup berat. Namun, pemerintah tetap berupaya memastikan program yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap berjalan.
“Kami kurangi perjalanan dinas, kami kurangi berbagai pengeluaran operasional. Tapi pembangunan untuk rakyat tidak boleh berhenti. Jalan harus tetap dibangun, masyarakat harus tetap dilayani,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan jalan dan jembatan yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan distribusi barang.
“Kalau ada jalan provinsi yang rusak, itu tanggung jawab gubernur. Karena itu saya tidak mau di akhir masa jabatan nanti masih ada jalan provinsi yang berlubang dan tidak layak digunakan masyarakat,” tegasnya.
Untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan, seluruh proyek akan mendapat pendampingan dari aparat pengawas dan aparat penegak hukum sehingga pelaksanaannya berlangsung secara transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae menyambut baik pelaksanaan Program Berani Lancar yang dinilainya akan memberikan dampak besar terhadap konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Di tengah efisiensi anggaran, kami sangat mengapresiasi komitmen Bapak Gubernur Anwar Hafid yang tetap menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas. Jalan yang baik bukan hanya mempermudah akses masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi, memperlancar distribusi hasil produksi, dan mempercepat kemajuan daerah. Masyarakat Sigi tentu merasakan langsung manfaat dari pembangunan ini,” ujar Mohamad Rizal Intjenae.**
