PALU, MAL – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Wagub Sulteng), dr. Reny A. Lamadjido, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meninggalkan pola kerja yang hanya berorientasi pada kegiatan seremonial.
Menurutnya, pemerintah daerah dituntut bekerja lebih cepat dengan mengedepankan pengelolaan data, manajemen risiko, serta hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Reny saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Pengawasan Provinsi Sulteng, di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (29/6).
Menurutnya, setiap program pemerintah harus dirancang dengan ukuran keberhasilan yang jelas, mulai dari input, output, manfaat, hingga dampaknya bagi masyarakat. Pola kerja seperti itu, kata dia, menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan modern yang akuntabel.
“Setiap program yang dilaksanakan harus dipahami secara menyeluruh. Ketika kita merencanakan sebuah kegiatan, kita harus mengetahui apa output-nya, manfaatnya, dan dampaknya bagi masyarakat. Inilah pola kerja yang harus dibangun dalam pemerintahan modern,” tegasnya.
Reny juga meminta seluruh kepala OPD segera menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan memperkuat pemahaman aparatur di lingkungan kerja masing-masing.
Ia menekankan pentingnya pemanfaatan sistem digital dan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Saya minta setelah kegiatan ini seluruh kepala OPD segera mengundang jajaran di internal masing-masing, menyampaikan kembali materi yang diperoleh, lalu bekerja lebih fokus. Hari ini pemerintah dituntut bergerak cepat, data harus siap kapan saja dibutuhkan,” ujarnya.
Wakil gubernur menilai meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan dan akuntabel menjadikan fungsi pengawasan sebagai instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah memandang pengawasan sebagai sarana memperbaiki kinerja organisasi, bukan sebagai sesuatu yang harus dihindari.
Menurutnya, keberhasilan mewujudkan visi Sulteng Nambaso tidak hanya bergantung pada besarnya potensi daerah, tetapi juga ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan yang mampu membangun kepercayaan publik.
“Membangun Sulawesi Tengah yang maju membutuhkan sinergi, inisiatif, pola pikir yang progresif, serta komitmen bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas,” katanya.
Rapat Koordinasi Sinergitas Pengawasan Provinsi Sulawesi Tengah digelar sebagai kolaborasi Pemerintah Provinsi Sulteng bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).
Kegiatan ini mengusung tema “Sinergitas Pengawasan Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas untuk Sulawesi Tengah Nambaso”.
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Novalina, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulteng, Agus Yulianto, Inspektur Provinsi Sulteng, Fahrudin D. Yambas, perwakilan Kanwil DJPb Sulteng, serta seluruh kepala perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulteng. ***
