MAKASSAR – Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan kesiapan jajaran sekretariat untuk mengawal hasil Forum Koordinasi DPRD Provinsi Penghasil Nikel se-Indonesia yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (02/03).
Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, M Sadly Lesnusa, menegaskan bahwa keberhasilan perjuangan daerah penghasil nikel tidak hanya bergantung pada keputusan politik pimpinan DPRD, tetapi juga pada kesiapan teknokratis dan penguatan substansi yang disiapkan jajaran sekretariat.
“Sekretariat DPRD tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif dalam penguatan substansi kebijakan melalui penyediaan data komprehensif, kajian regulasi yang mendalam, analisis fiskal yang terukur, serta harmonisasi naskah rekomendasi forum agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.
Namun, menurut Sekwan, rekomendasi yang kuat harus dibangun di atas fondasi akademik dan yuridis yang kokoh.
“Keberhasilan forum sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan dan dukungan teknokratis dari jajaran Sekretariat DPRD di seluruh provinsi penghasil nikel,” ujarnya.
Ia menegaskan kesiapan Sekretariat DPRD Sulteng untuk memfasilitasi tindak lanjut hasil forum melalui koordinasi lintas daerah, pendokumentasian dan pengarsipan resmi keputusan, serta dukungan teknis dalam memperkuat argumentasi advokasi kebijakan di tingkat pemerintah pusat.
“Setiap rumusan dan rekomendasi harus tersusun secara sistematis, akuntabel, dan memiliki dasar akademik serta yuridis yang kuat agar memiliki daya dorong di tingkat nasional,” tambahnya.
Forum yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Mohammad Arus Abdul Karim, itu menjadi ajang konsolidasi DPRD provinsi penghasil nikel dalam menyatukan sikap terkait keadilan fiskal, optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH), hingga penguatan pengawasan sektor pertambangan.
Sejumlah pimpinan DPRD dari daerah penghasil nikel turut hadir, di antaranya Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi Yustitia Ikbal selaku tuan rumah, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Laode Tariala, Ketua DPRD Maluku Utara M. Iqbal Ruray, serta Ketua DPRD Papua Barat Daya Ortis F. Sagrim.
Arus Abdul Karim menekankan bahwa forum ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan wadah perjuangan bersama daerah penghasil.
“Forum ini adalah konsolidasi nasional DPRD provinsi penghasil nikel untuk menyatukan sikap dan memperjuangkan kebijakan pertambangan yang lebih berkeadilan bagi daerah,” tegasnya.
Menurutnya, kontribusi daerah penghasil terhadap penerimaan negara dan hilirisasi industri nasional sangat besar, namun belum sepenuhnya diikuti kebijakan fiskal yang proporsional.
“Kita mendorong optimalisasi Dana Bagi Hasil, transparansi dan akuntabilitas PNBP sektor nikel, serta penguatan peran DPRD dalam pengawasan dan verifikasi produksi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya peningkatan nilai tambah ekonomi di daerah melalui hilirisasi yang inklusif serta penegakan komitmen lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan tambang secara konsisten.
“Rekomendasi forum harus terukur, berbasis data valid, dan memiliki kekuatan advokasi yang solid agar efektif ditindaklanjuti di tingkat nasional,” kata Arus. ***
