JAKARTA – Pemanfaatan sistem digital menjadi salah satu instrumen utama yang disiapkan pemerintah untuk mengawasi pengelolaan dana operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp1 miliar per bulan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran berlangsung transparan, akuntabel, dan dapat dipantau secara berkala di tengah pelaksanaan program yang menjangkau berbagai daerah di Indonesia.
Salah satu mekanisme yang diterapkan adalah penggunaan sistem akun virtual (virtual account) dalam penyaluran dana operasional. Melalui sistem tersebut, setiap transaksi keuangan dapat tercatat secara digital sehingga memudahkan proses pelacakan, pemantauan, serta evaluasi penggunaan anggaran secara real time.
Selain memperkuat transparansi, digitalisasi juga diharapkan mampu meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan dalam pengelolaan dana program.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang mengatakan sistem pengawasan yang dibangun tidak hanya mengandalkan pemantauan keuangan berbasis digital, tetapi juga didukung pengawasan internal melalui Inspektorat Utama serta Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan.
“Kami membangun sistem yang memungkinkan setiap penggunaan anggaran dapat ditelusuri dan dipantau. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui audit, tetapi juga melalui monitoring operasional di lapangan,” ujarnya.
Dalam skema yang diterapkan, dana operasional akan disalurkan terlebih dahulu sebelum kegiatan pelayanan dilaksanakan. Kebijakan pembayaran di muka (prepayment) tersebut bertujuan menjaga kelancaran operasional SPPG sekaligus menghindari hambatan administratif yang berpotensi mengganggu pelayanan kepada penerima manfaat.
Selain penguatan pengawasan keuangan, pemerintah juga menyiapkan reformasi tata kelola melalui digitalisasi rantai pasok pangan, penerapan standar operasional yang seragam secara nasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan pengawasan mutu layanan.
Pakar kebijakan publik dan tata kelola anggaran menilai digitalisasi dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas program berskala besar. Namun efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas sistem pengawasan, keterbukaan data, dan konsistensi evaluasi di lapangan.
“Digitalisasi memungkinkan pemerintah memperoleh data penggunaan anggaran secara cepat dan akurat. Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana data tersebut digunakan untuk mendeteksi risiko, mengevaluasi kinerja, dan memastikan program berjalan sesuai tujuan,” kata pengamat kebijakan publik.
Dengan besarnya dana yang dikelola setiap bulan, pemerintah menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai aspek penting dalam pelaksanaan Program MBG. Melalui sistem digital yang terintegrasi, seluruh proses mulai dari penyaluran dana hingga pelaksanaan layanan diharapkan dapat dipantau secara lebih efektif dan terbuka.
