Palu, MAL – Kelapa sawit, komoditas strategis nasional, kini menghadapi urgensi perbaikan tata kelola sawit Sulteng. Sektor ini menjadi penyumbang devisa terbesar Indonesia, namun di balik kontribusi ekonomi yang signifikan, berbagai tantangan kompleks menuntut perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Industri kelapa sawit berkontribusi sekitar US$27,75 miliar terhadap nilai ekspor nasional, menyumbang 12% dari total ekspor nonmigas. Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 1,6% serta menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 4,5 juta tenaga kerja langsung.
“Di balik kontribusi ekonomi besar tersebut, sektor kelapa sawit masih menghadapi berbagai tantangan kompleks,” kata Koordinator Forum Multi Pihak Perkebunan Sawit Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Azmi Sirajuddin.
Tantangan tersebut meliputi konflik antara masyarakat dan perusahaan, rendahnya produktivitas perkebunan rakyat, persoalan legalitas lahan dan perizinan, serta penolakan pasar terhadap produk akibat isu lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dampak perubahan iklim juga turut memperkeruh situasi.
Secara nasional, tantangan utama sektor kelapa sawit mencakup stagnasi produksi dan menurunnya produktivitas perkebunan rakyat. Selain itu, tuntutan percepatan hilirisasi tanpa pembukaan lahan baru serta konflik agraria yang melibatkan masyarakat juga menjadi fokus perhatian.
Sementara itu, di Sulawesi Tengah, persoalan yang dihadapi lebih spesifik. Ini termasuk rendahnya produktivitas kebun rakyat, meningkatnya tuntutan sertifikasi keberlanjutan, ketimpangan hubungan antara petani plasma dan perusahaan, serta ancaman anomali cuaca yang berdampak pada produktivitas tata kelola sawit Sulteng.
Isu konversi lahan, perlindungan hak-hak tenaga kerja, dan konflik lahan juga menjadi perhatian yang semakin mendesak di Provinsi Sulawesi Tengah, semuanya berkaitan erat dengan optimalisasi tata kelola sawit Sulteng.
Berbagai persoalan tersebut secara umum mengindikasikan bahwa tantangan utama sektor kelapa sawit di Sulteng sangat berkaitan erat dengan aspek tata kelola. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong perbaikan tata kelola sekaligus meminimalkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan.
“Kehadiran Forum Multi Pihak Sawit Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam mendorong perbaikan tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan,” kata Azmi Sirajuddin.
Forum tersebut hadir sebagai ruang dialog dan kolaborasi bagi pemerintah, pelaku usaha, petani, masyarakat sipil, akademisi, serta pihak-pihak terkait lainnya. Tujuannya adalah membangun sinergi dalam mewujudkan tata kelola sawit Sulteng yang inklusif, berkeadilan, menjunjung tinggi prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), serta mampu memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan sekaligus memitigasi konflik.
