POSO, MAL – Kabupaten Poso terus menggenjot upaya penguatan perdamaian dan ketahanan sosial melalui Dialog Nasional bertajuk Poso Harmoni dan Tangguh. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari Program STRIVE (Strengthening Rehabilitation and Reintegration Program and Improving Social Cohesion Against Violent Extremism) yang bertujuan utama memperkuat harmoni sosial dan mencegah potensi konflik di tengah masyarakat, Rabu (17/6).
Berbagai elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga pemangku kepentingan, bersatu dalam inisiatif yang didukung oleh GCERF dan dilaksanakan oleh konsorsium Nurani Perdamaian Indonesia bersama SKP-HAM sejak Januari 2025 ini.
Program Coordinator Nurani Perdamaian, Ardhiana Fitriyanie, menjelaskan bahwa program STRIVE berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial berbasis komunitas. Pelaksanaannya di Desa Toini, Kelurahan Moengko Lama, dan Kelurahan Kayamanya.
Inisiatif ini tidak hanya membangun kapasitas warga tetapi juga membentuk Forum Warga dan Pandu Warga demi mewujudkan wilayah yang harmonis dan tangguh, sejalan dengan mandat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Poso.
“Terkait bagaimana kita membentuk wilayah yang harmoni dan tangguh, program selama satu setengah tahun ini memang dilaksanakan bersama para pihak dengan harapan dapat memberikan manfaat nyata bagi komunitas,” kata Ardhiana Fitriyanie, Program Coordinator Nurani Perdamaian.
Kata dia, sasaran utama program ini adalah masyarakat di wilayah yang teridentifikasi memiliki tingkat risiko tertentu.
Melalui berbagai pelatihan, dialog multipihak, serta sistem peringatan dini berbasis komunitas, warga didorong menjadi aktor utama dalam menjaga perdamaian.
Program ini dimulai pada 01/01/2025 dan akan berakhir pada 2027. Ardhiana menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan agar warisan baik program ini tetap hidup dan dijalankan oleh komunitas di Poso, memastikan harmoni tetap terjaga.
Wakil Bupati Poso, Soeharto Kandar, mengapresiasi program STRIVE, menilai penguatan harmoni sebagai tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Hal ini krusial demi menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan daerah.
“Poso memiliki pengalaman panjang dalam membangun perdamaian. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar daerah ini semakin damai, harmonis, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan sosial,” kata Soeharto Kandar.
Keberhasilan inisiatif ini didukung berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, SKP-HAM, Nurani Perdamaian Indonesia, Densus 88, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, komunitas pemuda, akademisi, dan media, serta berbagai pihak lainnya.
