Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah, Kanwil Kemenkumham Sulteng Harmonisasi Ranperda

oleh -

PALU – Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulteng aktif melakukan fasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Banggai.

Kegiatan tersebut, dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan kerangka regulasi lebih efektif dan efisien dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Administrasi, Raymond J.H Takasenseran, didampingi oleh Kepala Bidang Hukum, I Putu Dharmayasa beserta jajaran. Para peserta berdiskusi aktif untuk menyelaraskan berbagai aspek terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Banggai.

Salah satu fokus utama dari harmonisasi tersebut adalah memastikan adanya kejelasan dalam prosedur dan ketentuan mengatur pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah.

Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak terlibat.

Selain itu, dalam acara tersebut, para peserta juga membahas upaya untuk memfasilitasi dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Banggai guna mendapatkan masukan dan saran lebih luas.

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk partisipatif dalam menyusun regulasi mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Diharapkan, hasil harmonisasi tersebut dapat menjadi dasar solid untuk penyusunan Ranperda tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kanwil Kemenkumham Sulteng berkomitmen terus mendukung pembangunan daerah melalui upaya-upaya konstruktif seperti harmonisasi regulasi, pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan lingkungan kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Reporter: **/IKRAM
Editor: NANANG