OJK Sulteng Minta Rangkul Semua Stakeholder Penuhi Target Presiden 90 Persen

oleh -
Pemberian tabungan simple kepada anak asuh Rumah Yatim dan Tahfiz Al Maun Kabupaten Banggai, sebanyak 14 orang di berikan oleh BPR Syariah pada kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2023, disaksikan oleh Bupati Kabupaten Banggai H.Amirudin Tamoreka dan kepala OJK Sulteng Triyono Raharjo di RTH Teluk Lalong, Sabtu (28/10). (Foto: Irma/Media Alkhairaat)

BANGGAI – Otorotas Jasa Keuangan Sulawesi Tengah (OJK Sulteng) menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK), sebagai agenda nasional yang dilakukan secara berkesinambungan pada Oktober setiap tahunnya. Dalam kegiatan BIK yang berlangsung di Kabupaten Banggai, terdapat beragam rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan masyarakat.

Selain Expo dari lembaga jasa keuangan, terdapat juga beberapa kegiatan seperti pembukaan rekening saham oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Banggai, dan pembukaan rekening simpanan pelajar. Terdapat juga penyerahan penghargaan bagi pelajar dengan intensitas menabung tertinggi, serta kegiatan edukasi dan entertainment untuk segenap lapisan masyarakat.

“Dari OJK dan industri keuangan di provinsi Sulawesi Tengah, tentu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perkenaan izin dari bapak bupati yang telah memberikan izin kepada kami untuk penyelenggaraan puncak Bulan Inklusi Keuangan tahun 2023 di Kabupaten Banggai. Tidak lupa saya juga berterimakasih kepada perbankan perusahaan asuransi, pembiayaan bursa efek Pegadaian yang secara sukarela bergotong-royong. Ini kegiatan gotong-royong rekan rekan yang mendanai kegiatan ini semoga gotong-royong ini membawa semangat yang luar biasa,” ungkap Kepala OJK Sulteng Triyono Raharjo dalam pembukaan Bulan Inklusi Keuangan di RTH Teluk Lalong, Kabupaten Banggai, Sabtu (28/10).

BIK 2023 dengan tema “Akses Keuangan Merata Masyarakat Sejahtera” ini merupakan salah satu penterjemahan dari apa yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, dan Peraturan Menteri nomor 4 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif, dan kemudian mengamanahkan tahun 2024 masyarakat di Indonesia 90 persen bisa merasakan pelayanan akses keuangan.

“Kemungkinan di pulau Jawa dan sekitarnya 90 persen itu sangat mudah didapatkan, tetapi untuk Indonesia timur, begitu sulit mendapatkan pelayanan itu. Saya merasakan sendiri begitu sulit mendapatkan pelayanan memperoleh akses itu terutama jaringan fisik, karena tidak semua daerah itu memiliki jaringan kantor lembaga keuangan,” ujarnya.

Kuncinya dari kegiatan ini, kata dia, bukan hanya dua hari tetapi sudah dimulai sejak Mei dari 14 kabupaten dan kota di provinsi Sulawesi Tengah. Kini, tinggal satu kabupaten yang belum dikunjungi yakni Kabupaten Buol. Rencananya, bulan depan akan diadakan kegiatan edukasi di sana.

Kegiatan tahun ini adalah yang pertama sejak tahun 2016, dilakukan di luar ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, menjadi kehormatan pertama Kabupaten Banggai yang merupakan kabupaten dengan aktivitas ekonomi terbesar kedua di Provinsi Sulteng.

“Kami dari OJK terus berharap, target dari presiden itu tidak mudah. Itu bisa dapat tercapai apabila kita secara bersama-sama semua stakeholder bersama lembaga keuangan bersama mengedukasi memberikan layanan seluas-luasnya kepada masyarakat, karena tanpa akses keuangan masyarakat sulit meningkatkan taraf hidupnya,” imbuhnya.

Reporter: IRMA
Editor: NANANG